Jakarta –
Angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menurun sebesar 3,4% menjadi 23,5% dan melampaui rata-rata nasional yang hanya turun 0,1% dari 21,6% menjadi 21,5%.
Diketahui, penurunan ini telah terjadi sejak tahun 2020. Menurut hasil survei SSGI, angka stunting di 2020 berada di angka 32,30%. Jumlahnya pun menurun pada tahun 2021 menjadi 27,40% dan di tahun 2022 menurun menjadi 26,90 %.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengapresiasi capaian penurunan stunting tersebut. Menurutnya, hal ini menunjukkan keberhasilan program intervensi stunting di Kalimantan Tengah, baik intervensi sensitif maupun spesifik.
Ia pun menekankan agar terus meningkatkan intervensi sensitif dan spesifik. Serta melakukan optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga agar senantiasa dapat memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting (KRS).
“Meskipun sudah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, ini menjadi urusan bersama, bukan hanya tugas satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi yang intens antar stakeholder,” ungkap Sugianto dalam keterangan tertulis, Minggu (28/4/2024).
“Keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di Kalteng adalah buah kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.
Dalam membantu Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi, lanjut Sugianto, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci dan ujung tombak. Hal ini meliputi peran perangkat daerah dan organisasi mitra pemerintah, seperti TP. PKK, Dharmawanita, serta Tim Pendamping Keluarga.
“Stunting adalah isu nasional, dan kita berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting, harapan kita generasi Kalimantan Tengah ke depan adalah generasi unggul, tangguh, dan memiliki daya saing untuk menangkap peluang di era yang makin kompetitif,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menegaskan masih diperlukan upaya yang lebih keras dari semua pemangku kepentingan untuk menuju target nasional 14% pada tahun 2024.
“Karena jika dilihat dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah, 10 Kabupaten telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dan masih terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan,” tutur Linae.
“Untuk itu diperlukan optimalisasi dan peningkatan kinerja TPPS kabupaten/kota serta koordinasi dan konsultasi dengan TPPS Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan agar target prevalensi stunting 14% sebagaimana ditetapkan Pemerintah Pusat dapat tercapai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang menunjukkan penurunan angka prevalensi stunting ini dirilis pada Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana serta Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat. Adapun kegiatan ini mengusung tema ‘Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045’.
(ega/ega)