Jakarta –
Masyarakat Transportasi Indonesia menggelar diskusi terkait darurat transportasi di Indonesia. Peralihan kendaraan listrik dari internal combustion engine (ICE) itu bagus, namun untuk mengurangi kemacetan dan polusi diutamakan membenahi sistem transportasi publik.
“Muncul kendaraan listrik, tidak salah. Dengan isu kendaraan listrik sekarang tantangannya lebih besar. Kenapa? pemerintah menggunakan kampanye kendaraan listrik untuk mengganti kendaraan yang notabenenya masih memanjakan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor. Cuma ini tidak berisik dan berasap,” kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga dalam diskusi bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Kamis (23/1/2025).
“Yang sekarang sudah mulai terjadi di kota London, Stockholm, kemudian Coppenhagen, itu sudah mulai terjadi macet tapi tidak bersuara, Norwegia sudah hampir 90 persen sudah kendaraan listrik, jadi kalau macet tidak ada suara,” jelasnya lagi.
“Tapi pemerintah dengan subsidi dengan seperti itu, sebenarnya tidak akan banyak berubah. kota-kota kita suatu saat akan tetap macet, cuma bedanya tidak berasap dan tidak bersuara,” sambung dia.
Kendaraan listrik sedang dikebut oleh pemerintah, MTI meminta dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus, pemerintah diharapkan juga membenahi sistem transportasi umum. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga disebabkan sarana transportasi yang belum memadai.
“Posisi MTI adalah subsidi diberikan kepada angkutan umum. Kalau mobil listrik itu mau dihidupkan industrinya, dan perlu ada subsidi untuk menghidupkan industrinya, yang diutamakan adalah kendaraan listrik yang digunakan untuk angkutan umum,” kata Ketua MTI Tory Damantoro dalam kesempatan yang sama.
“Masalah perubahan dari kendaraan bahan bakar ke listrik, itu memang sudah tidak bisa dihindari. Subsidi BBM kita terlalu besar, daripada dibuang-buang, dibakar-bakar di kemacetan di subsidi triliun itu, kan mending untuk angkutan umum,” tambahnya lagi.
“Sekarang masyarakat terpaksa pakai kendaraan pribadi karena tidak ada alternatif, kan?” jelas dia.
Dia menyinggung perlu adanya rencana besar, seperti kawasan yang mempermudah transit masyarakat dengan tersedianya transportasi umum seperti stasiun kereta api, terminal bus, hingga bandara, ada pula jalur khusus untuk pejalan kaki. Di satu sisi, penggunaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil akan jauh berkurang karena keberadaan transportasi umum dan area pejalan kaki yang sama nyamannya.
“Kenapa dalam perkembangan kota di seluruh dunia, transportasi adalah tulang punggung perkembangan kota. Justru perkembangan kota itu ada di transportasi, itu tidak terjadi di setiap kota di Indonesia. Itulah pengembangan kota tidak tertata, transportasi kemudian baru masuk, seperti Jakarta dan Semarang misalnya,” kata Nirwono.
“Idealnya yang muncul pertama kali adalah jalur transportasi publiknya, jadi arah ke mana. Baru kemudian pemerintah mendorong perkembangan komersial ada di sini, pemukiman di sini, perkantoran di sini,” jelasnya lagi.
“Satu adalah warga menggunakan waktu beraktivitas, minimal sudah mencapai 80 persen sudah menggunakan transportasi umum, 60 persen sudah lumayan,” sambung dia.
(riar/lth)
