Jakarta –
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengungkapkan temuan beras impor telah berkutu di Gudang Perum Bulog. Temuan ini didapat saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog di Yogyakarta.
“Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2025).
Titiek meminta perhatian dari Kementerian Pertanian agar beras impor itu dimanfaatkan. Namun, dia menekankan, beras itu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat.
“Mohon segera diapakan, mungkin kalau dikonsumsi manusia sudah tidak layak lagi. Mohon segera dimanfaatkan beras impor ini,” terangnya.
Menanggapi temuan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap berdasarkan laporan dari Perum Bulog terkait temuan beras impor berkutu, jumlahnya sebanyak 100 ribu sampai 300 ribu ton di seluruh Indonesia. Amran akan menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
“Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami akan minta lagi untuk dipercepat di Jogja. Minta maaf Bu Ketua,” kata Amran.
Ditemui usai rapat, Amran menjelaskan jumlah itu merupakan data sementara. Dia meyakini jumlah kondisi beras Bulog yang kurang baik, sedikit.
“Itu laporan data sementara, tapi belum pasti, tetapi mana tau ada jumlahnya seratusan atau berapa, mudah-mudahan jumlahnya sedikit. Kita akan berhentikan,” kata Amran.
Amran hanya meyakini jumlah beras yang berkutu di Gudang Bulog Yogyakarta. Dia menyebut jumlahnya sebanyak 10 ton. “Yang pasti itu yang mungkin sekitar 10 ton, itu pasti 10 ton, yang di Yogyakarta,” tambahnya.
Meski begitu, dia menjamin beras impor itu tidak didistribusikan kepada masyarakat, baik dijual maupun untuk bantuan pangan beras. “Nanti ini kita akan bahas, biasanya kita keluarin, tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau bantuan (bansos),” ucap Amran.
(ada/hns)
