Jakarta –
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian buka suara terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan 14 proyek strategis nasional (PSN) baru pada tahun ini. Dari jumlah itu, dua di antaranya terletak di Kabupaten Tangerang yakni Bumi Serpong Damai (BSD) dengan pengembang Sinar Mas Group dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dikembangkan Agung Sedayu Group.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan tidak ada pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua pihak disebut boleh mengusulkan melalui kementerian/lembaga dan BUMN/D untuk kemudian dikaji dan dianalisis lebih lanjut oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
“Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).
Haryo menyebut 14 PSN yang baru saja ditetapkan telah melalui kajian yang lengkap dan didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian dan Rencana Aksi yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional.
Penetapan 14 PSN ini terletak di 8 provinsi yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Proyek itu mencakup pengembangan di berbagai sektor yang terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Khusus PSN BSD, ditujukan untuk kemajuan sektor Pendidikan-Biomedical-Digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Total investasi PSN BSD sebesar Rp 18,54 triliun dan diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, serta menghemat devisa Rp 10,1 triliun dan bisa memperoleh devisa Rp 5,6 triliun.
Sedangkan PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp 65 triliun, yang diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.
Dalam hal kedua PSN tersebut pembangunannya tidak akan menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan berasal dari swasta. Peran pemerintah adalah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan agar proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak signifikan untuk masyarakat.
“Proses kemudahan perizinan ini tentunya sejalan dengan cita-cita Nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional,” beber Haryo.
Evaluasi secara umum dari proyek-proyek PSN melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengawasan berkelanjutan hingga penilaian dampak permasalahan. Selama pelaksanaan PSN, terdapat beberapa isu utama yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi dan pembiayaan.
“Pemerintah tentu akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat pada waktunya. Bahwa pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak,” tutur Haryo.
Sejak 2016 sampai Februari 2024, terdapat 195 PSN yang sudah beroperasi penuh dengan nilai Rp 1.519 triliun. Kemudian terdapat 77 proyek dan 13 program dengan nilai Rp 2.960,7 triliun yang dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian, serta 41 PSN diperkirakan selesai selama 2024.
Simak Video: Jokowi Setujui 14 Proyek Strategis Baru, Ada Pengembangan PIK-BSD
[Gambas:Video 20detik]
(aid/das)
