
Jakarta –
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengimbau perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh secara optimal. Selain pemberian THR, ia juga mendorong agar perusahaan memberi kesempatan mudik gratis Idul Fitri 2024.
“Selain mengoptimalkan pembayaran THR kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan Mudik Gratis Tahun 2024 bagi para pekerja,” ucap Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).
Di hadapan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI pada Selasa (26/3), Ida menjelaskan sejumlah langkah agar pembayaran THR optimal. Berbagai upaya tersebut adalah pertama, membuat press release/press conference terkait pembayaran THR. Kedua, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi dan Kabupaten/kota.
Ketiga, menugaskan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi pekerja/buruh dan pembinaan bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR. Keempat, melakukan pendekatan informal kepada para pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk mendorong anggota kedua organisasi tersebut melaksanakan pembayaran THR sesuai regulasi.
Selain itu, Ida menjelaskan pihaknya juga telah telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR, pengaduan secara fisik atau tatap muka, dan pengaduan secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau WhatsApp 08119521151.
Pihaknya pun telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.
“Teman-teman pekerja/buruh bisa melaporkan atau mengadukan apapun terkait pembayaran THR ini kepada posko yang telah kami buat,” jelasnya.
Ida mengatakan Posko THR tersebut juga tersedia bagi pengusaha sehingga mereka dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran THR 2024. Ia meminta masyarakat, pengusaha, dan pekerja/buruh untuk melapor ke Posko THR jika pelanggaran terkait pembayaran THR ditemukan.
Hingga Selasa (26/3), Posko THR Kemnaker tercatat sudah menerima 320 akses layanan berupa konsultasi terkait tata cara pembayaran THR. Namun, Posko THR Kemnaker belum menerima laporan/aduan terkait ketidakpatuhan terhadap pembayaran THR.
“Dilaporkan saja, karena kalau dilaporkan itu menjadi jelas siapa yang tidak membayar THR, pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR, itu kami harapkan teman-teman pekerja memanfaatkan layanan posko THR yang sudah kami bangun,” pungkasnya.
(ara/ara)