Jakarta –
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyno meminta pembangunan dengan tata ruang yang tidak sesuai untuk dihentikan demi mencegah bencana alam, termasuk pembangunan untuk pariwisata. Gubernur Dedi Mulyadi sudah lebih dulu menggusur bangunan-bangunan wisata yang melanggar peruntukannya di Puncak, Bogor.
Agus atau yang akrab disapa AHY mengatakan bencana banjir di Jabodetabek yang efeknya sangat luas sebagai salah satu dampak pembangunan yang tidak sesuai tata ruang.
“Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) juga berusaha menertibkan. Yang paling penting, jangan sampai ini berulang kembali, karena seringkali masalah banjir bandang tersebut Itu adalah karena dari Puncak, atau wilayah Bogor atas yang ada tata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya, inilah yang menyebabkan aliran sungai itu tidak lancar akhirnya serapannya tidak baik,” kata AHY di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Selasa (11/3/2025).
“Di sinilah kita lakukan berbagai upaya selain modifikasi cuaca tapi juga mencegah itu lebih baik. Karenanya, kita perlu penertiban secara tegas sesuai dengan hukum dan aturan berlaku,” ujarnya.
AHY mengingatkan bahwa unsur sosialisasi juga harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih menyadari risiko pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Dan bukan hanya kita, tapi masyarakat yang lain yang paham membantu menyampaikan hal-hal seperti ini agar kita bisa cegah bencana-bencana berikutnya,” kata dia.
Bukan hanya Bogor, AHY juga mengingatkan pembangunan di area yang tidak semestinya di daerah lain sehingga terjadi banjir. Termasuk, di Bekasi, Jawa Barat.
Sebelumnya, Dedi lebih dulu menyampaikan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor bersama pemerintah pusat. Dia mengemukakan peluang moratorium kawasan tersebut dari pembangunan.
Dedi berfokus dua hal pada evaluasi kawasan puncak. Yang pertama, perubahan tata ruang di sana, seperti perubahan fungsi tata ruang yang berada di Perkebunan Gunung Mas dimiliki oleh BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
“Misalnya perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata,” ujarnya.
Evaluasi kedua adalah pada aliran sungai yang berada di kawasan puncak, yang di bantarannya terdapat banyak pembangunan perumahan, permukiman, pariwisata, dan berbagai kawasan.
“Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah, sampai urukan ke sungai. Sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu,” kata dia.
Dedi mengatakan evaluasi tersebut juga akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan.
“Saya rapat. Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata dia.
(fem/fem)
