Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan membantu komunikasi publik program makan gratis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari program jangka pendek Komdigi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Komdigi turut mendukung program pemerintah terkait makan siang gratis. Itu disampaikan di Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
“Bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah di antaranya makan bergizi gratis melalui kampanye program secara masif dan kita ini anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat agar masyarakat juga mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah, khususnya makan bergizi gratis,” tutur Meutya.
Sebelumnya, saat penetapan pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2025 Rp Rp 7.728.907.593. Disepakati alokasi untuk Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Tematik Makan Bergizi total Rp 15 miliar.
Adapun alokasi pagu anggaran Kominfo untuk program lainnya, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 3.768.996.816, Program Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi sebesar Rp 1.340.048.622, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp 490.691.237.
Kemudian, Program Komunikasi Publik sebesar Rp 230.879.272, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.165.311.741.
“Anggaran Desiminasi Informasi Makan Gizi Gratis tahun 2025 itu Rp 15 miliar,” ujar Prabu, Jumat (13/9).
“Jadi, cukup besar dan itu untuk memastikan agar program makan bergizi ini bisa diterima, dipahami dengan baik oleh publik,” sambung Prabu.
Terkait sosialisasi makan bergizi gratis ini, Prabu mengungkapkan bentuk komunikasinya bisa bermacam-macam, seperti mengandalkan median mainstream yang dinilai cocok dapat menjangkau ke masyarakat secara luas.
“Lewat media sosial karena profil masyarakat kita juga sekarang hampir 210 juta orang mengakses media sosial. Jadi, itu juga cara yang efektif. Kemudian, diseminasi secara offline karena kita juga harus menjangkau warga negara yang memang tidak mengakses (internet),” tuturnya.
(agt/asj)
