Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah agar lebih realistis. Pernyataan ini memicu diskusi luas, termasuk spekulasi bahwa TKDN ponsel 40% akan dipangkas.
Namun, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa semangatnya bukan untuk mengurangi TKDN, melainkan mencari solusi yang tepat agar aturan ini tetap mendukung daya saing Indonesia.
“Bukan semangatnya ngurangin, enggak. Cuma dicari solusi agar aman,” ujar Meutya Hafid saat ditemui usai penandatangan MoU Rumah Subsidi untuk wartawan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jakarta (8/4/2025).
Ia mencontohkan pendekatan yang pernah dilakukan dengan Apple, di mana pemenuhan TKDN dialihkan ke bentuk investasi lain seperti edukasi, bukan hanya komponen fisik.
“Sebelumnya kita pernah ditransferkan menjadi perhitungannya itu kita transferkan menjadi edukasi dan lain-lain,” tambahnya.
Pernyataan Meutya ini merujuk pada fleksibilitas dalam penerapan TKDN, yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Aturan tersebut memberikan tiga opsi investasi untuk memenuhi syarat TKDN, yaitu skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.
Pendekatan ini memungkinkan perusahaan teknologi global untuk berkontribusi pada ekosistem lokal tanpa harus memaksakan produksi komponen dalam negeri yang belum memadai.
Sementara itu, dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4), Presiden Prabowo menegaskan bahwa aturan TKDN yang terlalu ketat justru dapat melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.
“Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” kata dikutip dari detifinance.
Prabowo mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji ulang aturan TKDN. Meski menganggap TKDN sebagai wujud nasionalisme, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel.
“Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” tegasnya.
Menurut Prabowo, tantangan utama pemenuhan TKDN terletak pada keterbatasan di sektor pendidikan, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), dan sains. Ia menilai bahwa pemaksaan TKDN tanpa didukung ekosistem yang memadai justru dapat menghambat inovasi dan investasi di Indonesia.
(afr/fyk)
