Jakarta –
Layanan Trans Metro Dewata (TMD) berpotensi dihidupkan lagi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sinyal untuk menyubsidi anggaran operasional lagi, di saat bersamaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengambil alih satu koridor layanan TMD mulai Juli 2025.
Sinyal positif dari Kemenhub itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik alias Niluh Djelantik. Harapan itu disampaikan saat audiensi dengan PT Satria Trans Jaya sebagai operator TMD.
“Mbok sudah diskusi dengan Wamenpar (Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa). Pada prinsipnya, sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, Kemenhub perlu melihat suratnya,” kata Ni Luh Djelantik seusai audiensi dengan PT Satria Trans Jaya di Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (4/1/2025).
Niluh menjelaskan Pemprov Bali sudah mengirim surat permohonan untuk melanjutkan kontrak operasional TMD ke Kemenhub. Namun, surat itu rupanya tidak sampai ke Kemenhub.
Kemudian, dia berinisiatif meminta salinan surat itu dari Pemprov Bali dan diteruskan kembali kepada Kemenhub. Dia berharap salinan surat itu sampai dan dapat secara resmi disetujui pemerintah.
“Surat itu Mbok berikan kali kedua kepada Wamen Pariwisata. Jadi, kami berjuang paralel. Keinginan kami, Trans Metro Dewata tetap melayani masyarakat,” kata Niluh Djelantik.
Selain itu, Dinas Perhubungan Bali dan PT Satria Trans Jaya akan mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menanyakan tanggapan atas surat permohonan itu, Senin (6/1).
Pemprov Bali juga berencana untuk mengambil alih satu koridor layanan TMD. Inisiatif itu tertuang dalam surat dengan nomor B.00.500.11/61255/setda tanggal 31 Desember 2024 yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Surat dukungan pembiayaan program angkutan umum perkotaan dengan skema buy the service (BTS) itu ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali menyatakan telah mengintegrasikan layanan TMD dengan Trans Sarbagita.
“Kesanggupan pembiayaan koridor 2B oleh Pemerintah Provinsi Bali mulai bulan Juli 2025 dan pengambilalihan secara bertahap pada tahun selanjutnya,” tulis Mahendra dalam kepada Kementerian Perhubungan seperti dikutip dari detikBali, Senin (6/1/2025).
Selain rencana itu, Pemprov Bali menyatakan telah menganggarkan layanan feeder oleh pemerintah daerah di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Pemprov Bali juga membentuk badan layanan umum daerah untuk mengakomodasi pembiayaan layanan transportasi publik tersebut.
“Berdasarkan hal tersebut besar harapan kami agar layanan angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service pada koridor lainnya di kawasan perkotaan Sarbagita mohon tetap dilanjutkan pembiayaannya oleh pemerintah pusat,” kata Mahendra.
Mahendra beralasan pembiayaan TMD perlu dilanjutkan pemerintah pusat agar memberikan kemudahan mobilitas masyarakat dan sebagai penunjang pariwisata di Bali. Selain itu, ia menilai keberadaan TMD dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah Sarbagita.
“Sampai saat ini, angkutan perkotaan BTS (TMD) menjadi satu-satunya harapan bagi pemerintah untuk dapat memberlakukan pengaturan lalu lintas tanpa mengganggu pergerakan secara umum,” kata dia.
Niluh Djelantik juga berpendapat penghentian operasional bus TMD berdampak negatif, termasuk terhadap sektor pariwisata di Bali. Dia pun mengingatkan Pemprov Bali agar tetap mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pendukung jika TMD kembali beroperasi.
“Mbok sudah diskusi dengan Wamenpar (Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa). Pada prinsipnya, sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” kata dia.
Sejak beroperasi 2020, bus TMD disubsidi oleh APBN melalui Kemenhub. Saat ini semua karyawan PT Satria Trans Jaya termasuk para sopir masih dinonaktifkan, tidak dipecat. Semua karyawan masih menerima gaji.
(fem/fem)
