Jakarta –
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dikebut. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah fasilitas infrastruktur yang selesai dibangun pada 2024, seperti Bendungan Sepaku, SPAM Sepaku, proyek jalan tol segmen 3A dan segmen 3B, Bandara IKN, Istana Garuda, Istana Negara IKN, hingga Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan IKN dan Balikpapan.
Di tengah pembangunan IKN yang dipercepat saat itu, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe kompak mundur dari jabatan masing-masing sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Wakil Kepala OIKN yang diumumkan secara resmi pada Senin (03/06/2024) lalu. Pengunduran diri ini dilakukan menjelang Upacara 17 Agustus 2024 di IKN.
Jokowi saat itu menyebut mundurnya kedua petinggi OIKN itu lantaran alasan pribadi. Sementara itu, Bambang mengaku tidak menyesal pernah bekerja bersama para petinggi Otorita IKN lainnya. Bahkan dirinya memberikan pujian untuk bekas rekan kerjanya dengan menyebut mereka semua adalah orang hebat.
Hal ini terungkap dalam pesan Bambang dalam rapat pimpinan OIKN pada 27 Mei 2024 lalu. Pesan yang juga sudah tersebar melalui WhatsApp itu sudah dikonfirmasi oleh salah satu pimpinan yang hadir dalam rapat, yakni Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi.
“Bambang menekankan semua pimpinan OIKN adalah orang hebat. Ia menekankan sama sekali tidak menyesal pernah bekerja sama dengan para petinggi Otorita,” kata Bambang dalam pesan tersebut, sebagai mana dikutip dari CNN Indonesia.
Sedangkan, Dhony Rahajoe mengaku sudah berencana untuk mundur sejak 2023. Ia bahkan sudah cukup lama berdiskusi dengan Jokowi terkait perihal ini. Namun, Jokowi baru merestui pengunduran dirinya pada awal Juni 2024 melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian kepala Otorita dengan hormat.
“Keputusan mundur juga tidak mendadak dan telah lama saya diskusikan dengan Presiden (Jokowi) yaitu sejak Mei 2023. Alhamdulillah awal Juni 2024 ini beliau mengabulkan melalui terbitnya Keppres,” kata Dhony dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (5/6/2024).
Kemudian, Jokowi pun menunjuk Menteri PUPR saat itu Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita. Basuki berlanjut menjadi Kepala OIKN usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sementara, Raja Juli Antoni mengemban jabatan sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo.
Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan dan Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.
“Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, ‘sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!’ Saya cuma bilang ‘Siap perintah!’ begitu,” kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.
Bagaimana pembangunan IKN di era Prabowo? Cek halaman berikutnya.
Pembangunan IKN di Era Prabowo
Lantas bagaimana nasib IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Sebelum dilantik menjadi Presiden, Prabowo sempat mengutarakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan menurut Jokowi, Prabowo ingin mempercepat pembangunan IKN dalam kurun waktu 4-6 tahun ke depan.
“Nah saya sampaikan pembangunan IKN Nusantara itu mungkin bisa 10, 15, 20 tahun. Tapi, beliau sampaikan ‘wah kalau saya kurang cepat itu, 4, 5, 6 tahun.’ Ya terserah beliau,” ujar Jokowi di Sumbu Kebangsaan IKN, Rabu (14/8/2024).
Usai Prabowo dilantik menjadi Presiden, pembangunan IKN disebut-sebut bakal lebih lambat dibandingkan era Jokowi. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan IKN yang lebih lambat ini lantaran keterbatasan anggaran dan fokus pada swasembada pangan serta ketahanan energi.
Hal ini juga merupakan hasil diskusinya dengan Prabowo di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan. Bahkan ditargetkan Prabowo berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang.
“On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu. Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah), ” ujar Dody di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Jumat malam (6/12/2024).
Meski begitu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menepis adanya kemungkinan perlambatan pembangunan IKN di era Prabowo. Dia menilai, justru Prabowo yang meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan selesai dalam 3-4 tahun ke depan.
Dia menekankan semua hal pekerjaan di ibu kota baru tersebut akan terus berlanjut tanpa perlu diperlambat. Sebab, pembangunan IKN sudah mempunyai anggaran dan program yang jelas. Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai pada tahun 2028 atau baru 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari perumahan hingga perumahan.
“Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun,” tegas Basuki saat usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Pemindahan ASN ke IKN di halaman berikutnya.
Pemindahan ASN ke IKN yang Ikut Molor
Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN sempat diundur beberapa kali. Mulanya, pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya pada 2025.
Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada masa pemerintahan Jokowi telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Proses pemindahan pun telah siap dilakukan, tinggal menunggu arahan Jokowi saat itu. Namun demikian, Jokowi meminta adanya penyempurnaan di sisi infrastruktur sehingga pemindahan belum dapat dilakukan hingga Jokowi lengser dari jabatannya. Alhasil, pemindahan ke IKN diundur kembali pada Januari 2025.
Namun, pemindahan ASN ke IKN di era Prabowo menemui tantangan hingga akhirnya diundur kembali menjadi April 2025. Hal ini mengingat jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo bertambah hingga 48 kementerian dari sebelumnya 34 kementerian.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap penataan pegawai dan struktur kementerian dan lembaga (K/L). Pemindahan akan menunggu instansi pemerintah siap.
Oleh karena itu, menurutnya proses mengurus pemindahan ASN baru akan bisa dilakukan setelah penataan ASN dan tata kelola K/L rampung. Barulah setelah urusan kepegawaian dan internal rampung, persiapan untuk penyusunan skema pindah ke IKN bisa dilakukan.
“Dulu ada 34 Kementerian, sekarang ada 48 Kementerian.Tentunya sekarang 48 Kementerian sedang konsolidasi. Mereka kan para pegawainya itu juga banyak yang berubah, ada yang jadi 2 Kementerian, ada yang jadi 3 Kementerian,” kata Rini, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Penambahan jumlah kementerian ini tentunya membuat OIKN juga harus membangun rumah dinas tambahan di IKN. Saat ini, rumah tapak menteri yang siap baru sejumlah 36 unit, sesuai jumlah kementerian era Jokowi. Jumlah kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun di IKN pun baru empat. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki enam Kemenko.
“Kalau Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin. Oh iya (tambah pembangunan lagi),” kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
