NasDem Setuju Pramono Tak Beri Izin ASN Jakarta Poligami, Tapi..

Jakarta –

Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan memberikan izin kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti. Ketua Fraksi NasDem Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengaku setuju dengan langkah Pramono itu.

“Saya sangat setuju dengan Pak Pramono Anung untuk tidak memberikan izin kepada ASN yang berpoligami,” kata Jupiter kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

Jupiter lalu berbicara jika nantinya ada ASN ingin menikah lagi. Kata Jupiter, di satu sisi memang seharusnya ada batasan mengatur ketika ASN menikah lagi dengan kondisi yang dapat diberikan persetujuan.

“Tapi di satu sisi harus dipertimbangkan secara hak asasi manusia misalnya alasan yang mendasari ketika ASN ingin menikah lagi itu kan ada beberapa faktor misalnya istrinya meninggal,” ujarnya.

“Di satu sisi menurut saya ada batasan-batasan yang memang yang diatur untuk mengatur batasan-batasan ketika ASN itu untuk menikah lagi dengan satu kondisi yang memang dapat diberikan persetujuan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pramono Anung memastikan saat menjabat nanti, tidak akan memberikan izin kepada ASN di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami. Pramono menegaskan dirinya adalah penganut monogami.

“Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya. Saya penganut monogami,” kata Pramono setelah menerima gelar kehormatan dari Majelis Kaum Betawi di Aula Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (1/2).

“Jadi saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja udah menyampaikan terbuka, saya penganut monogami. Yang lain monggo, mau poligami tetapi tidak ASN,” lanjutnya.

Saat ditanya apakah Pramono akan menganulir pergub yang kini telah ada, dia belum menjawab pasti. Pramono kembali memastikan tak akan memberi izin poligami di lingkup Pemprov Jakarta.

“Pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain, monggo silakan aja. Ini bagi ASN,” imbuh Pramono.

Untuk diketahui, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan pergub soal tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Dalam pergub itu, ada syarat pemberian izin bagi ASN Jakarta yang hendak beristri lebih dari satu.

Aturan itu termaktub dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diteken pada 6 Januari 2025.

Berikut ini isi Pasal 4:

1. Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan.

2. Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

4. Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Adapun izin poligami bisa diberikan jika memenuhi syarat berikut ini, yang tertulis di Pasal 5. Berikut ini isinya:

A. Alasan yang mendasari Perkawinan:
1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan

B. Mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis
C. Mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para Anak
D. Sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak
E. Tidak mengganggu tugas kedinasan
F. Memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

Kemudian, ada lima poin yang membuat ASN tak diberikan izin poligami. Hal itu tertulis di Pasal 6, berikut ini isinya:

A. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan
B. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
C. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau
E. Mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

(whn/idh)