Jakarta –
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Pada kesempatan tersebut, dia meminta Pemprov Kalbar memetakan skala prioritas pembangunan agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Salah satunya lewat implementasi reformasi birokrasi tematik untuk penanganan kemiskinan, stunting, hingga pengentasan kemiskinan. Menurut Anas, upaya reformasi birokrasi tematik ini perlu didukung sinergi lintas sektor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak untuk rakyat,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2024).
Lebih lanjut Anas menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalbar mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan tahun 2024. Keseluruhan usulan tersebut telah disetujui, yang terdiri dari 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Anas berpesan agar ASN yang telah dan akan mengabdi di Kalimantan Barat mampu mengubah wajah birokrasi. Dia berharap birokrasi tidak lagi diartikan sebagai tumpukan kertas, tetapi harus mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Dia menekankan ke depan arah kebijakan reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan.
Anas menilai ASN harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk untuk diterapkan pada pelayanan.
“Dalam hal transformasi digital, akselerasi transformasi digital dan profesionalitas ASN juga perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan Provinsi Kalbar tengah mendapat perhatian dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Beberapa sektor di provinsi berjuluk Seribu Sungai ini akan menjadi fokus pembangunan nasional, di antaranya penataan Destinasi Pariwisata Prioritas Sambas-Singkawang, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan peningkatan dokter spesialis dan tenaga kesehatan, peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi.
Anas menyebut Kalbar memiliki kekayaan melimpah yang bisa dioptimalkan, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, industri dan kehutanan.
“Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkap Anas.
Dia pun membeberkan salah satu jurus menggenjot pertumbuhan daerah. Misalnya dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik, termasuk percepatan izin usaha agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat.
Karena itu, kata dia, Kementerian PAN-RB mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Diketahui di Kalbar terdapat 6 MPP (43%) dari 14 kabupaten dan kota yang ada.
“Pembangunan MPP harus mengutamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Bangunan tidak harus megah namun yang terpenting fungsinya harus optima,” ujar Anas.
Ia mengatakan pelayanan saat ini mengedepankan prinsip citizen centric. Artinya, negara siap memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat.
Anas menyebut pemerintah saat ini tengah mengembangkan Portal Nasional Pelayanan Publik bersama Peruri. Nantinya berbagai layanan bisa diakses melalui portal tersebut secara digital.
Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu maka perlu disepakati pengembangan identitas digital sebagai solusi jalan tengah.
Selain itu Anas meminta agar Provinsi Kalimantan Barat menyatukan seluruh aplikasi pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayahnya.
“Provinsi segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga masyarakat tinggal masuk ke satu portal,” pungkas Anas.
(prf/ega)