Jakarta –
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri rangkaian pertemuan ke-57 para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN dan dengan negara mitra, atau biasa disebut AMM/PMC. Pertemuan itu berlangsung di Vientiane, Laos.
“Pertemuan AMM/PMC berlangsung dari 24 – 27 Juli 2024, dan dihadiri 30 negara kemudian Sekretariat ASEAN, dan juga Uni Eropa,” ujar Retno Marsudi dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).
Rangkaian pertemuan AMM/PMC ini terdiri dari 20 pertemuan. Di antaranya Pertemuan para Menlu ASEAN dalam bentuk pleno dan juga retreat.
Kemudian pertemuan ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three, East Asia Summit (EAS), maupun ASEAN Regional Forum (ARF). Selain itu, terdapat pula sekitar 11 pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela rangkaian pertemuan AMM/PMC.
“Pada AMM/PMC kali ini, Indonesia akan memastikan beberapa tindak lanjut capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu diantaranya implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP), kemudian ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) dan juga ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy,” kata Retno.
Pertemuan kali ini, kata Retno, memiliki arti yang sangat strategis, karena tidak hanya para Menlu ASEAN yang bertemu dan membahas dinamika kawasan global, namun juga hadir para mitra wicara ASEAN termasuk major powers untuk membahas situasi geopolitik saat ini dan perkembangan kerja sama ASEAN dengan mitra wicara.
Retno mengatakan di hari pertama, terdapat 5 pertemuan, yakni pertemuan SEANWFZ, pertemuan Interface dengan AICHR, pertemuan Troika untuk implementasi 5PC, pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura; dan pertemuan bilateral dengan Menlu Thailand yang baru.
Salah satu yang menarik yakni pertemuan SEANWFZ. Di sana Retno akan menyampaikan ancaman senjata nuklir yang semakin meningkat dan nyata.
“Saya mengajak negara-negara ASEAN melipatgandakan upaya kita untuk berkontribusi terhadap upaya pelucutan senjata global. Termasuk dengan terus memberikan tekanan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menjalankan komitmennya. Saya juga menyampaikan perlunya ASEAN menjalin kerja sama dengan kawasan bebas senjata nuklir lainnya,” imbuh Retno.
Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan interface dengan AICHR. Retno akan menyampaikan dua isu utama.
“Pertama, pentingnya penguatan peran AICHR. Saya sampaikan untuk penguatan peran AICHR ini diperlukan komitmen politik yang kuat, khususnya agar ASEAN dapat melanjutkan AICHR review process,” tegasnya.
Kedua, ia akan mendorong dan mendukung Indonesia agar ASEAN dapat menjalin dialog HAM yang lebih luas dengan mitra-mitra ASEAN.
Selanjutnya, pertemuan ketiga yakni pertemuan Troika Indonesia – Laos – Malaysia untuk implementasi 5 Point Consensus. Pembentukan Troika ini, imbuh Retno, dilakukan guna memastikan keberlanjutan atau kesinambungan upaya ASEAN agar dapat membantu Myanmar keluar dari krisis, khususnya melalui implementasi 5 Point Consensus
Ada lima hal yang akan diangkat oleh Menlu RI di pertemuan ini. Pertama, situasi memburuk di Myanmar. Kedua, mengenai meningkatnya jumlah pengungsi di Myanmar.
Ketiga, Retno juga menekankan pentingnya dialog inklusif. Keempat, peran aktif negara tetangga dan mitra kunci harus menjadi bagian yang terintegrasi dari upaya ASEAN, termasuk didalam mengatasi berbagai dampak dari krisis di Myanmar
Kelima, pentingnya memperkuat Troika, khususnya untuk mengimplementasikan 5 Point Consensus.
Menlu Retno Bertemu Menlu Singapura dan Menlu Thailand
Selain menghadiri ketiga pertemuan tersebut, Menlu Retno juga berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura dan Menlu Thailand.
Retno mengatakan dirinya dan Menlu Singapura sepakat hubungan bilateral selama 10 tahun terakhir berjalan dengan sangat baik, antara lain dengan diratifikasinya Perjanjian FIR, Ekstradisi dan Pertahanan. Kerjasama perdagangan dan investasi juga berkembang pesat.
“Selain itu, kita juga melakukan tukar pandangan mengenai situasi Gaza. Indonesia menyampaikan kecaman terhadap 3 rencana Undang – Undang (bill) dari Parlemen Israel terkait UNRWA, yang antara lain akan melabel UNRWA sebagai kelompok terorisme. Upaya ini sama sekali tidak dapat diterima, melabel badan PBB menjadi organisasi terorisme, dimana badan tersebut bertanggung jawab terhadap kehidupan jutaan pengungsi Palestina,” sambungnya.
“Indonesia juga menyampaikan sambutan baik atas advisory opinion yang dikeluarkan oleh ICJ, dan berharap Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat menindaklanjutinya, sesuai dengan isi advisory opinion ICJ,” imbuh Retno.
Kemudian, Retno juga bertemu dengan Menlu Thailand. Ia menambahkan pertemuan ini merupakan yang perdana dengan Menlu Maris.
“Dalam pertemuan, saya mengangkat beberapa isu penting, antara lain pentingnya kerja sama penanganan perdagangan manusia di kawasan, upaya peningkatan perdagangan melalui penyelenggaraan Joint Trade Committee, dan mendorong revitalisasi mekanisme konsultasi bilateral,” lanjutnya.
“Dengan Menlu Thailand, saya juga membahas isu Myanmar. Saya apresiasi bantuan kemanusiaan lintas-batas yang diinisiasi Thailand. Saya kembali menekankan agar dapat disalurkan secara efektif. Bantuan kemanusiaan yang diberikan untuk Myanmar harus juga dikoordinasikan melalui Badan-Badan PBB atau ASEAN, khususnya melalui AHA Center,” jelas Retno.
(isa/maa)
