Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah khusus untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) pelaku pungutan liar (pungli) ke pengusaha. Pungli ormas selama ini dikeluhkan menjadi penghambat investasi.
Perintah Prabowo tersebut diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” beber Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Sebagai informasi para pengusaha kawasan industri yang pertama kali mengeluhkan aksi ormas menghambat operasional usaha. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar melaporkan banyaknya ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
“Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya,” kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) lalu.
Sanny menambahkan terkait hal tersebut pengusaha sudah melakukan berbagai cara dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana yang akan digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah tersebut selalu muncul.
“Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga sudah buka suara soal masalah ini. Dia menilai pemerintah termasuk Kementerian yang dipimpinnya harus lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar.
Sebab hasil investasi yang masuk ke suatu daerah ini secara langsung juga bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar seperti membuka lapangan kerja baru. Selain itu menurut Rosan dengan masuknya investasi ke suatu daerah ini juga bisa meningkatkan usaha masyarakat sekitar. Semisal tempat makan hingga penginapan.
“Kalau saya melihatnya perlu ada ini aja, ada community diskusi yang lebih baik lah, dan yang penting dengan investasi masuk ini kan kalau semua lancar, semua damai dan itu kan juga menciptakan lapangan kerja di situ,” kata Rosan kepada wartawan usai acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025) yang lalu.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ingin ada tindakan tegas terhadap aksi premanisme ormas yang diduga memalak pengusaha di kawasan Industri, hingga meminta jatah proyek. Menurut Yassierli, jika terbukti maka jelas-jelas melanggar hukum dan merupakan tindak pidana.
“Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Berarti harus hubungan nanti dengan aparat penegak hukum,” kata Yassierli, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025) yang lalu.
Lalu ketika ditanya apakah ada peluang Kemnaker membuka lapangan kerja baru untuk para anggota ormas demi mengurangi aksi nakal ini, menurutnya akan menjadi solusi yang menarik. Sebab, selama ini belum ada tindakan khusus ke arah sana.
“Menarik juga itu, kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja,” ujar Yassierli.
(hal/hns)
