Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana bertemu Presiden Prabowo Subianto membahas kelanjutan Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office di Indonesia.
Luhut mengatakan sebelumnya Prabowo telah menyetujui kelanjutan Family Office, sehingga bisa langsung dieksekusi. Di pertemuan berikutnya, Luhut akan mengusulkan agar Family Office bisa mulai berjalan di Februari.
“Kita mau cepat. Kalau saya ketemu presiden, kalo saya boleh usul, bulan depan (Februari) boleh kita jadikan, kita sudah lama studi kok,” ujar Luhut ditemui usai acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Di sisi lain DEN juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjalankan Family Office. Harapannya, rencana tersebut bisa segera direalisasikan.
Luhut juga menyoroti Indonesia yang dibalap Malaysia menjalankan Family Office lebih dulu. Malaysia dan Singapura sepakat membentuk Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) Johor-Singapura. Luhut bilang, dirinya tidak ingin Indonesia kalah dari negara tetangga.
“Kita bisa ketinggalan dengan Johor (Malaysia) yang sekarang membuat jadi Spesial Ekonomi Johor. Mereka nyontoh dari kita dan mereka memberikan insentif lebih bagus lagi,” katanya.
Menurut Luhut, salah satu hal yang perlu dibenahi Indonesia menyangkut pandangan tentang keuntungan. Terkadang, Indonesia terlalu berfokus pada keuntungan sendiri. Alhasil, Indonesia dibalap oleh Malaysia.
“Kita ini kadang-kadang berpikirnya, saya bilang sama Febrio (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu), lu mintanya untung dulu. Orang kasih juga dong untung. Jadi hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang,” ujar dia.
“Jadi Family Office, kita lambat. Sekarang mereka sudah buat, karena ada duit banyak yang berenang, mencari tempat singgah yang dia merasa aman,” sambungnya.
Banyak Pejabat Tidak Konsisten
Di samping itu, Luhut juga mendengar masukan dari global board advisor DEN, Ray Dalio, untuk mendorong Bali menjadi seperti Singapura. Namun Indonesia punya satu PR besar, yakni membenahi regulasi pemerintah yang tidak konsisten.
“Inconsistency regulasi jadi kita masih banyak, para pemimpin-pemimpin kita yang tidak konsisten. Hari ini bilang ini, besok bilang begitu. Itu nggak boleh. Saya ada laporan presiden, saya bilang Pak Presiden (Prabowo), ini yang harus diperhatikan,” katanya.
Padahal DEN menilai, apabila kebijakan Indonesia lebih konsisten, RI bisa menjadi salah satu tujuan investasi terbaik. Persoalan ketidakkonsistenan Indonesia dalam membuat regulasi juga sempat dikritik oleh salah seorang menteri asal Singapura. Luhut bilang, menteri tersebut menyampaikan komplain langsung kepadanya.
“‘Bagaimana pergerakan? Sudah begini-begini kok ada suara begini’. Saya bilang, ‘don’t worry. When we do our promise, we went to deliver our promise. Don’t worry about it’. Jadi apa yang saya ingin sampaikan terhadap potensi yang saya gambarkan tadi, banyak sekali, yang bisa membuat Indonesia ini lebih bagus,” ujar Luhut.
(shc/hns)
