Jakarta –
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah buka suara terkait izin pengelolaan tambang yang akan diberikan oleh pemerintah. Untuk diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan bahwa PPN Muhammadiyah akan mengelola tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Adaro Energy.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, mengatakan pihaknya memang telah mengirim tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Namu, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan mengenai bagian pengelolaan tambang eks PKP2B.
“Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Meski demikian, Haedar menyampaikan tiga harapan PP Muhammadiyah terkait izin tambang yang diberikan pemerintah. Pertama, harapannya kebijakan pertambangan ini dapat ditempatkan pada posisi yang proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kedua, Muhammadiyah berkomitmen sejak awal ketika pengelolaan tambang ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sebagai mana kita mendirikan sekolah, rumah sakit, pelayanan sosial dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Ketiga, pihaknya berkomitmen pengelolaan tambang dan segala usah dilakukan Muhammadiyah akan selalu memperhatikan mempertimbangkan faktor lingkungan sosial maupun alam.
“Muhammadiyah tetap dalam melakukan segala usaha terintegrasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam dan tidak membawa hal hal yang tidak diinginkan. Jadi semuanya akan terus berproses sampai nanti, matang dan seksama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Muhammadiyah akan segera menerima izin pengelolaan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yakni milik Adaro Energy.
Dia mengaku izin pengelolaan tambang itu hampir rampung, namun sudah bisa dipastikan Muhammadiyah akan menggarap tambang bekas Adaro.
“Eks PKP2B kemungkinan besar kalau saya nggak lupa itu punya Adaro kemungkinan besar,” kata Bahlil kepada wartawan ketika ditanya nasib izin tambang Muhammadiyah Balikpapan, Kalimatan Timur pada Sabtu (14/1/2024) yang lalu.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy memang telah buka-bukaan bahwa pihaknya mendapatkan tawaran menggarap tambang di tiga wilayah PKP2B dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.
“Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) yang lalu.
Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.
Simak Video: Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik
[Gambas:Video 20detik]
(kil/kil)
