Jakarta –
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mempertanyakan dikeluarkannya anggaran BLT El Nino dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ‘Hilangnya’ anggaran BLT El Nino ini membuat anggaran Kemensos turun tahun ini menjadi Rp 79,21 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 87,27 triliun.
“Untuk sektor El Nino dikeluarkan maksudnya apakah usulan 2023 untuk realiasai 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran kemudian itu dikeluarkan?” kata Suhartoyo di MK Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Merespons hal tersebut, Sri Mulyani menerangkan, pada tahun 2023 bantuan El Nino disalurkan dalam bentuk beras dan BLT atau tunai. Bantuan beras disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sementara, BLT disalurkan Kemensos.
Sri Mulyani mengatakan, bantuan El Nino merupakan anggaran tambahan yang telah disetujui oleh DPR. “Itu tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah anggaran 2023 namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR,” katanya.
Jelasnya, dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran ada di dalam cadangan bendahara umum negara. Cadangan tersebut digunakan saat dibutuhkan suatu tambahan. Hal itu seperti BLT El NIno.
“Dan mekansime yang dilakukan kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti BLT El Nino,” katanya.
Lanjut Sri Mulyani, pada 2024 yang telah dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bapanas. Sementara, BLT El Nino belum dieksekusi hingga saat ini dan namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Dia megatakan, jika dieksekusi maka anggaran di Kemensos akan bertambah.
“Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi BU Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya,” katanya.
Simak Video ‘Sri Mulyani: APBN 2024 Sudah Selesai Sebelum Penetapan Capres-Cawapres’:
[Gambas:Video 20detik]
(acd/rrd)
