
Jakarta –
Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi pernah sesumbar mobil Esemka akan laku keras di Tanah Air. Sebab, menurutnya, kendaraan lokal tersebut punya harga kompetitif. Kini, dia justru terkesan pesimis dan ‘lempar tangan’.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan pabrik Esemka di Boyolali, Jawa Tengah, September 2019. Ketika itu, mobil Esemka dibanderol tak sampai Rp 100 juta dengan status off the road.
“Saya melihat harga kompetitif. Saya tanya harganya Rp 95 juta off the road. Feeling saya (mobil ini) laku keras,” ujar Jokowi, ketika peresmian pabrik Esemka, enam tahun lalu.
Jokowi saat meninjau ekspor mobil di Pelabuhan Patimban Foto: Agus Suparto/Biro Setpres
|
Ketika itu, Jokowi sempat merasakan langsung mobil Esemka Bima di area pabrik. Menurut dia, kendaraan tersebut wajib dibeli.
“Tapi kalau lihat produknya tadi, saya sudah buka, sudah nyoba, sudah lihat sudah test, memang wajib kita beli barang ini. Kalau beli barang dari produk lain ya kebangeten, apalagi yang impor,” tuturnya.
Enam tahun berlalu begitu cepat, Jokowi mulai ‘jaga jarak’ dari Esemka. Bahkan, dia yang sempat begitu yakin, kini mulai pesimis dengan merek tersebut. Perkaranya, pasar otomotif di Indonesia belakangan makin berat.
“Apakah ada yang berinvestasi di situ (Esemka) atau tidak, itu sudah persoalan lain. Tapi investasi di bidang otomotif saingannya nggak mudah. Prinsipal-prinsipal yang sudah lama, dengan harga kompetitif, dengan pelayanan purnajual juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks,” tutur Jokowi, beberapa hari lalu.
![]() |
Bahkan, Jokowi menambahkan, jangankan merek lokal, merek asal Eropa saja banyak yang kesulitan di pasar otomotif nasional atau luar negeri.
“Bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa di kita banyak yang tutup dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Jokowi juga terkesan ‘lempar tangan’ soal Esemka. Dia menegaskan, laku atau tidaknya kendaraan mereka, bukan urusannya, melainkan urusan perusahaan.
“Itu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita mengikuti. Sebagai Presiden sudah kami buka, tapi masalah produksi, marketing, laku dan tidak laku menjadi urusan perusahaan itu,” kata dia.
(sfn/dry)