Jakarta –
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan jembatan penghubung Pulau Subang Mas-Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam. Ansar berharap jembatan penghubung ini akan menjadi solusi peningkatan perekonomian masyarakat di dua pulau tersebut.
“Jembatan ini akan memperlancar mobilitas orang dan barang sehingga perekonomian masyarakat di sini bisa lebih berkembang,” kata Gubernur Ansar dalam keterangannya, Minggu (8/9/2024).
Ansar mengatakan hal itu saat meresmikan jembatan tersebut, Sabtu (7/9). Hadir dalam peresmian itu Lurah Subang Mas Suyatmi, Seklur Air Raja Irawati, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Selain diyakini berdampak terhadap perekonomian masyarakat, jembatan ini juga memperlancar proses pendidikan bagi pelajar SMP dan SMA dari Subang Mas ke Air Raja.
Sebelum dibangun Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), jembatan penghubung kedua pulau ini berbahan kayu.
Jembatan yang diresmikan Gubernur Kepri, Sabtu siang diyakini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik mengingat memiliki rangka dan lantai beton dan pagar pengaman di kedua sisi, sehingga lebih aman dan nyaman dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda dua maupun empat.
Sementara itu Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Pemprov Kepri Handoko menerangkan jembatan ini dibangun menggunakan dana APBD Kepri 2024 senilai Rp1.476.706.360.
Jembatan dibangun kontraktor pelaksana CV Bina Insan Gemilang dan CV Nusa Dua Consultant sebagai konsultan pengawas. Jembatan ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 2,5 meter.
“Pengerjaan rampung lebih cepat. Waktu kontrak kerja 120 hari kalender, tetapi sudah selesai 75 hari kerja,” sebutnya.
Selain meresmikan jembatan, Gubernur Ansar dalam kesempatan ini juga memaparkan beberapa program unggulan yang disambut baik oleh masyarakat setempat.
Seperti program pendidikan, kesehatan, program bagi UMKM, serta proyek strategis lainnya.
Gubernur menyebut pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri tentu tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan dana APBD Kepri yang terbatas.
“Dibutuhkan upaya lebih, semisal menarik dana dari Pemerintah Pusat (APBN). Dan ini butuh cara meyakinkan Pemerintah Pusat, juga kementrian,” tutup Ansar.
(ega/ega)
