Jakarta –
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan perpanjangan kontrak untuk PT Freeport Indonesia hingga 2061. Selain itu, Indonesia juga akan menambah saham 10% sehingga menjadi 61%.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Dalam kuliah tersebut, Bahlil mengatakan, izin usaha Freeport akan habis pada 2041.
Menurutnya pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport sampai 2061, seiring dengan penambahan saham 10% modal saham menjadi 61%.
Selain itu, Bahlil berharap, dengan penambahan saham tersebut mendorong bertambahnya lapangan kerja baru bagi.
“Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” sambung Bahlil.
Bahlil bercerita, hingga 2018 lalu saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pasca divestasi saham pada September 2018. Lalu, melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar US$ 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.
Saat ini saham Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia dengan nilai valuasi mencapai Rp 300 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir US$ 4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai US$ 20 miliar, Rp 300 triliun,” paparnya.
(acd/hns)
