
Jakarta –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui masih ada pandangan negatif terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Erick Thohir juga menegaskan Danantara berbeda dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengalami skandal korupsi besar.
Menurut Erick, masyarakat perlu melihat contoh baik dalam pengelolaan dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan jangan terlalu terpaku pada contoh yang buruk.
“Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara 1MDB lho’. Jangan ngelihat itu!,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
“Ada juga yang SWF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus,” sambungnya.
Menurutnya, Indonesia harus berani untuk membandingkan diri dengan SWF yang berhasil dan berkinerja baik. Hal ini untuk memastikan bahwa Danantara terus berkembang hingga dapat mencapai standar internasional.
“Kita harus berani membuka diri, benchmarking (membandingkan) mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin Sovereign Wealth Fund yang segede ini, yang nomor tujuh atau nomor delapan, benchmarkingnya yang nggak bagus ya.Berarti ya sama aja setback (kemunduran). Kita kasih lihat yang bagus,” kata dia.
Erick Thohir juga menekankan bahwa investasi Danantara tidak menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank, melainkan berasal dari dividen hasil BUMN.
“Ini bukan uang masyarakat diambil dari bank, diinvestasi. Bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi, gitu lho. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini,” ujar Erick.
Menurutnya kondisi serupa juga terjadi di BUMN. Masyarakat kerap mengaitkan BUMN dengan kondisi korupsi dan inefisiensi, karena ada beberapa perusahaan dengan kondisi demikian. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak berlaku untuk seluruh perusahaan pelat merah.
“BUMN korupsi, BUMN nggak bagus, ya itu kan bagian dari demokrasi kurang. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus,” kata dia.
(shc/eds)