Jakarta –
Badan promosi pariwisata Indonesia dinilai anggota DPR mandul karena tidak ada anggaran. Ketiadaan badan promosi pariwisata dinilai menjadi salah satu faktor penyebab pariwisata Indonesia kalah dari negara tetangga di ASEAN.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan RUU Kepariwisataan harus ada perbaikan mendasar agar Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.
Pemerintah dan DPR saat ini tengah ngebut melakukan pembahasan RUU Kepariwisataan yang harus disahkan tahun ini sesuai dengan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025
Salah satu aspek dipertanyakan Evita adalah soal Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dalam revisi RUU Kepariwisataan. Evita menilai, jika badan ini dihapuskan karena tidak ada anggaran, langkah ini bertentangan dengan kebutuhan promosi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
“Saya dulu pelaku usaha pariwisata itu sudah ada BPPI, tapi kenapa enggak jalan, kan begitu pertanyaan kita, enggak pernah jalan, karena Bapak dan Ibu di pemerintah ini tidak pernah menganggarkan, kita tahulah anggaran jor-joran yang diberikan pemerintahan Singapura kepada Singapore Tourism, pemerintah Malaysia kepada Malaysia tourism. Kita tahu kita bisa tanya kok Ibu bisa tinggal kirim orang-orang ibu tanya apa sumber pendanaan daripada tourism mereka, ya pemerintah,” ujarnya.
Evita menyarankan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri untuk membujuk Presiden Prabowo Subianto agar bisa menggunakan dana kelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sumber pendanaan badan promosi pariwisata. Pariwisata memberikan devisa yang sangat besar untuk Indonesia.
“Nah dari mana pemerintah mencari dana ini, efisiensi anggaran kan begitu ya Ibu ya. Tetapi Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tuh bilang kepada Presiden ada Rp 300 triliun. Benar kan uang BUMN nih Rp 200 triliun diserahkan Rp 100 triliun dikembalikan kepada BUMN untuk sebagai modal kerja kembali. Kenapa Ibu enggak bisa melakukan hal yang sama mengatakan kepada Presiden begitu besarnya pemasukan dari pariwisata ini devisa pariwisata kita Rp 317 triliun, masak mau bikin promosi pariwisata aja enggak bisa kan aneh gitu Bu,” ujar Evita.
Kementerian Pemuda dan Olahraga menurut Evita juga punya badan yang anggarannya dari pemerintah. Jadi hal yang sama juga bisa diterapkan untuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
“Kemarin ya Pak Ketua (Ketua Komisi VII DPR), Menpora ada badan itu yang juga anggarannya dari satu tempat. Kita cari sama-sama Bu bagaimana ini ya kan ini sekarang ada Danantara untuk investasi pariwisata ini investasi loh ya kan ketika itu menjadi unsur dari pendanaan yang selama ini memang menjadi masalah terus,” ujarnya.
Kunjungan turis asing yang masuk ke Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Thailand tahun lalu kunjungan turis asingnya sudah mencapai 35 juta, Malaysia 25 juta, sementara Indonesia 13 juta kunjungan.
“Kalau Ibu masih tetap ingin mempertahankan Undang-Undang Pariwisata yang sekarang tidak untuk mendapatkan terobosan-terobosan meningkatkan apa yang ada di depan mata kita ini enggak usah dirubah ini Undang-Undang Pariwisata menurut saya. Kita ingin bagaimana kita mampu bersaing dengan
tetangga-tetangga kita di luar, apa yang kita rasa undang-undang kita saat ini melemahkan daripada peningkatan pariwisata yuk kita ubah. Kita tahu
pariwisata enggak akan ada artinya sama sekali kalau kita tidak melakukan promosi,” ujarnya.
(ddn/ddn)
