Jakarta –
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengungkapkan alasan hendak menghapus QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi.
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku punya pengalaman tidak mengenakan dengan sistem barcode.
Pertama, Mualem punya pengalaman kurang enak saat stok BBM non-subsidi kosong. Walhasil dia tidak bisa mengisi Pertalite karena belum memiliki QR Code.
“Mobil saya menggunakan Pertamax dan kehabisan BBM. Saat saya ke SPBU, BBM jenis Pertamax kosong, Pertamax Turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan Pertalite, secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku,” kata Mualem dikutip dari detikSumut.
Dia juga menyampaikan operator SPBU tidak bisa berbuat banyak lantaran hal ini bersinggungan dengan aturan pusat.
Dia menyinggung persoalan barcode saat berada di ruang VIP Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam usai melantik wali kota setempat. Menurutnya, operator SPBU bekerja seperti robot setelah pemberlakuan sistem tersebut.
“Barcode itu membentuk petugas SPBU kaku tak memiliki pertimbangan dan rasa simpati,” jelasnya.
Ketua Umum Partai Aceh itu menyebutkan, dirinya pernah melihat beberapa kejadian yang berkaitan dengan barcode. Salah satu contohnya, ada dua warga disebut mendorong mobil pikap ke SPBU karena kehabisan BBM.
“Namun, petugas SPBU menolak mengisi BBM karena mereka tidak memiliki barcode. Sistemnya dibangun untuk menjadikan orang seperti robot, tak ada empati dengan lelahnya dua orang tadi mendorong mobilnya yang kehabisan BBM, tak ada belas kasihan,” ujarnya.
“Seharusnya, petugas SPBU bisa mengisi Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu agar pemilik kendaraan bisa pulang ke rumah tanpa harus mendorong mobil. Tapi, karena sistem yang dibangun, para petugas bertindak seolah robot, tak ada rasa kasihan, tak ada simpati,” lanjut Mualem.
Mualem menyebutkan, solusi terbaik untuk mencegah konflik antara petugas SPBU dan konsumen yakni dengan menghapus barcode.
“Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU,” ungkap mantan wakil gubernur Aceh itu.
Diberitakan detikcom sebelumnya, dia menyampaikan ingin menghapus barcode dalam sambutannya usai dilantik menjadi gubernur Aceh pada Rabu (12/2) lalu. Mualem mengaku dirinya dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat.
“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, perlu digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, isi terus,” kata Mualem disambut gemuruh tepuk tangan tamu undangan.
Menurutnya, barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi BBM jenis solar dan Pertalite tidak ada makna. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku sudah melihat fakta di lapangan.
“Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode, melakukan stiker tidak ada makna sekalipun,” jelasnya didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fadh.
“Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” lanjutnya.
(riar/rgr)
