Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memangkas belanja yang tidak prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Apakah ini karena setoran pajak yang seret?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara merespons hal itu. Menurut Sri Mulyani mengatakan keputusan pemangkasan dikarenakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja baik di pusat maupun daerah.
“Itu adalah fokus untuk memperbaiki kualitas dari spending. Kita bilang better spending, quality of spending itu dilakukan karena memang kalau APBN akan terus menjadi instrumen yang penting, maka kualitas belanja baik dari K/L, Pemda perlu diperbaiki,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Sri Mulyani mengatakan keputusan Prabowo itu berawal dari kunjungannya di akhir tahun lalu ke Kementerian Keuangan dalam rangka meninjau proses tutup buku APBN 2024. Dari situ ia melihat perlunya efisiensi dan ketepatan penggunaan APBN.
“Sesudah presiden hadir di acara tutup tahun, beliau melihat dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan tahun 2025 dari K/L, beliau melihat secara detail dan selama ini presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari segi efisiensi dan ketepatan sasaran,” ucap Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan arahan Prabowo untuk melakukan fokus anggaran agar semakin efisien. Penggunaan anggaran disebut akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya ke masyarakat langsung seperti salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Seperti MBG dan beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk menjadikan sumber daya manusia yang makin unggul, sehat,” imbuhnya.
Dengan demikian pos yang dianggap tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dilihat cukup besar di APBN dari masing-masing K/L akan dipangkas seperti kegiatan seremonial, acara halal bihalal, rapat, seminar, kajian, analisis pengadaan iklan, percetakan dan souvenir, hingga perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas ini yang sudah berkali-kali disampaikan, itulah area-area yang kita akan meminta K/L untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif, penciptaan lapangan kerja, menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa, termasuk mendorong industrialisasi untuk hilirisasi,” beber Sri Mulyani.
Pemangkasan anggaran yang tidak prioritas untuk dibelanjakan kepada yang lebih prioritas dan dirasakan langsung oleh masyarakat ini diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
(aid/hns)
