Bali –
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi terkait adanya usulan pembentukan Badan Air Nasional. Usulan itu sebelumnya datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Basuki mengatakan semakin banyaknya badan akan membuat koordinasi menjadi lebih susah. Pasalnya saat ini sudah ada Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sekarang ini masih efektif karena kita dibantu oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. Itu kan melibatkan semua, merumuskan, baru kita laksanakan di Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” kata Basuki kepada wartawan di Pantai Melasti, Bali, Kamis (23/5/2024) malam.
“Saya kira masih cukup. Kami dengan BMKG, bekerja sama dengan (Kementerian) Pertanian, dengan kehutanan (KLHK). Dewan Sumber Daya Air Nasional kita sudah cukup terbantu. Nggak gampang, kalau makin banyak badan itu koordinasinya makin susah,” tambahnya.
Meski begitu, Basuki menyebut jika ada usulan datang boleh-boleh saja. Ia mengajak untuk melihat nanti rumusannya seperti apa.
“Kalau menurut saya boleh-boleh saja, tapi itu kan wacana aja nggak apa. Kalau saya sih sekarang, nanti kita lihat rumusannya. Nanti banyak badan lagi menurut saya.. kita lihat lagi nanti,” tutur Basuki.
Sebagai informasi, Indonesia sudah punya Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2024. Itu merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional.
AHY Usul Ada Badan Air
Sebelumnya AHY mengusulkan agar Indonesia memiliki Badan Air. Ia menilai Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain yang telah memiliki lembaga serupa seperti Kanada mulai 2023, Arab Saudi, maupun Afrika Selatan pada awal tahun ini.
“Dalam upaya menerapkan tiga prinsip, yaitu kesejahteraan, akses berkeadilan dan keberlanjutan, pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi dan program terkait manajemen air,” kata AHY dalam rangkaian WWF, Rabu (22/5).
Menurut AHY, Badan Air Nasional penting didirikan untuk tangkas dan adaptif menangani luasnya isu-isu terkait manajemen air. Tujuannya untuk mengatasi mencegah dan memitigasi terjadinya krisis air.
“Badan ini harus mampu mengatasi problem utama birokrasi, yaitu ego sektoral dan benturan kepentingan antarpemangku kepentingan. Pada saat yang sama, dengan kepemimpinan yang efektif, badan ini harus mampu memperkuat upaya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan, air untuk kesejahteraan bersama,” pungkas AHY.
(aid/fdl)
