Jakarta –
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti buka-bukaan soal mendapat tawaran pengelolaan tambang. Menurutnya, memang benar Muhammadiyah mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk hal itu.
Abdul Mu’ti menjelaskan tawaran pengelolaan tambang itu datang langsung dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada 13 Juli 2024.
“Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024,” ujar Abdul Mu’ti dilansir dari unggahan Instagram resminya, @abe_mukti, Jumat (26/7/2024).
Namun, dia mengatakan meski tawaran sudah masuk, belum ada penjelasan resmi di mana lokasi tambang yang bakal diberikan pengelolaannya kepada Muhammadiyah.
“Namun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” kata Abdul Mu’ti.
Lantas, apakah pihaknya akan menerima tawaran tersebut? Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya sudah membahas hal itu dalam rapat pleno. Namun, Abdul bilang keputusan resmi Muhammadiyah baru akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang akan digelar mulai besok di Yogyakarta.
Dalam acara sidang besar yang dilakukan 27-28 Juli itu, pihaknya akan memberikan pernyataan resmi soal tawaran pengelolaan tambang.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Abdul.
Pemerintah sendiri memang baru saja meluncurkan kebijakan yang mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Hal itu tercantum dalam PP 25 Tahun 2024 yang diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.
Di awal kebijakan ini muncul, Abdul Mu’ti pernah mengatakan pihaknya akan membahas tawaran kelola tambang dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat. Dia menegaskan pembahasan itu dijamin tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa.
Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Abdul Mu’ti ketika dihubungi detikcom pada Minggu (2/6/2024) yang lalu.
(hal/hns)
