Jakarta –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal kasus sengketa lahan Hotel Sultan. Masalah tersebut menjadi salah satu persoalan yang menjadi prioritas kementeriannya pada tahun 2024 ini.
Sebelumnya, AHY berencana akan membawa kasus ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat dikonfirmasi menyangkut rencana tersebut, AHY enggan menjawab dengan gamblang. Namun ia menegaskan, Hotel Sultan merupakan aset negara yang harus diperjuangkan.
Menurutnya, kasus ini merupakan kasus lama yang seolah-olah mengalami status quo sehingga terus berulang dan berlarut-larut. Pihaknya pun sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.
“Ini bukan hanya masalah ATR/BPN. Kami sudah koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, termasuk Kemensetneg, dalam hal ini pengelola GBK. Semua punya niat yang sama. Kita harus segera tuntaskan,” kata AHY usai rapat di DPR Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Selain itu, AHY juga berencana untuk mengkoordinasikan permasalahan ini ke posisi yang lebih tinggi yaitu ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam), dalam hal ini berkomunikasi dengan Hadi Tjahjanto yang merupakan menterinya.
“Kemarin juga kita sudah sarankan lebih tinggi lagi, dikoordinasikan di Kemenko Polhukam. Kebetulan Polhukam kan Pak Hadi yang dulu juga di ATR/BPN. Artinya, sudah punya pemahaman yang utuh bahwa pada prinsipnya negara harus bisa mempertahankan asetnya. Jangan sampai kemudian dirampas dan tidak jelas nasibnya,” ujarnya.
Selain itu, urgensi dalam menyelesaikan masalah ini bukan hanya tentang mengembalikan aset negara, tetapi juga pertimbangan dari sisi nilai kawasan yang saat ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal akibat masalah sengketa ini.
“Bukan hanya ini harus dikembalikan kepada hukum dan aturan yang berlaku, tetapi lokasi yang begitu strategis sebetulnya berapa value secara ekonominya. Ini kan sayang kalau menjadi lahan yang terlantar, lahan tak produktif, tidak dapat digunakan untuk apapun. Padahal pada posisi strategic economic value yang tinggi, rasa-rasanya harus kita bisa temukan solusinya,” tutur AHY.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY berencana akan menuntaskan kasus sengketa hotel bintang lima tersebut dengan membawa kasus ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, sengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo tak kunjung menemukan titik terang.
“Kami sedang terus pelajari, kami sudah sepakat bahwa ini akan diambil ke tingkat lebih tinggi dan ini sudah jadi perhatian semua, di jajaran dan kami akan report ini pada kesempatan yang baik kepada bapak presiden,” kata AHY dalam acara Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dia juga akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, hingga Menteri Sekretariat Negara. Selain itu, AHY menyebut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto akan menjadi integrator atau koordinator untuk penyelesaian konflik tersebut.
Dia menegaskan, dalam kasus sengketa ini negara tidak boleh dirugikan. Meski begitu, kasus tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah dan korporasi saja, tapi juga melibatkan pekerja di hotel tersebut. Untuk itu, pihaknya perlu melihat kembali dampaknya sebelum mengambil keputusan.
“Isu ini kita akan sarankan Menko Polhukam bisa jadi integrator dari elemen-elemen terkait. Kita tahu ada faktor-faktor lain yang perlu kita ketahui dampaknya seperti apa terutama bagi para pekerja yang ada di sana,” jelasnya.
(shc/hns)
