Jakarta –
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) Muhammad Abdul Ghani buka suara soal alih fungsi lahan di kawasan puncak yang diduga sebagai penyebab banjir di Bekasi dan Jakarta.
Sebagai informasi, PTPN I tercatat sebagai pemilik sebagian lahan Gunung Mas, Puncak. Menurut Ghani, kesalahan yang dilakukan PTPN I yakni melakukan kerja sama penyewaan lahan di kawasan Gunung Mas.
Aset kelolaan PTPN I di kawasan Gunung Mas tercatat seluas 1623,19 hektar (ha), dengan rincian okupansi seluas 488,21 ha (30,69%), reboisasi hutan 407,28 ha (25,09%), mitra B2B 306,14 ha (18,86%), tanaman teh 235,52 (14,51%), areal cadangan 80,00 ha (4,93%), unit agrowisata 39,08 ha (2,41%), fasos dan fasum 24,31 ha (1,50%), areal marjinal 21,65 ha (1,33%), dan emplasmen 11,00 ha (0,68%).
“Kesalahan PTPN, ini kami koreksi diri. Mestinya PTPN juga tidak lepas tangan. Ke depan kita akan, saya sudah meminta kepada PTPN I, karena banyak tanahnya yang dikerja samakan,” kata Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Ghani mengatakan sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas lahan tersebut.
Rencananya, Ghani menambahkan, lahan tersebut akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Karenanya, ia akan menjalin kerja sama dengan peternak sapi perah di kawasan tersebut.
“Kita mendukung pemerintah untuk makan siang bergizi itu, untuk membuka kemungkinan bekerjasama dengan kami untuk peternakan susu sapi perah. Tentu nanti itu pun harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan lingkungan. Itu kan pasti nanti harus ada perubahan tata ruang,” jelasnya.
Di sisi lain, Ghani mengatakan perizinan pengelolaan lahan PTPN I hanya disetujui oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Ghani mengatakan, semua tata kelola yang dilakukan PTPN berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Bogor.
“Jadi dasarnya dari kabupaten, Pak,” tutupnya.
Simak Video ‘Banjir di Puncak, Gubernur Jabar Sindir PTPN Ganti Saja Jadi PT Pariwisata’:
(hns/hns)
