Kita Lihat Apakah Betul Tidak Mampu

Jakarta –

Wamendagri Bima Arya mengungkap pihaknya akan meneliti anggaran daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Sejauh ini, ia menyebut masih banyak daerah yang belum menjelaskan kemampuan anggaran.

“Jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” kata Bima Arya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Bima mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan tiap daerah. Ia akan meneliti satu per satu daerah untuk melihat kemampuan anggaran untuk PSU.

“Karena itu, siang tadi kami melakukan zoom meeting dengan semua. Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBDnya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu. Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya. Jadi satu itu,” ujarnya.

Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri juga akan melihat komposisi penganggaran tiap daerah. Menurutnya, jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan ke kegiatan yang tidak perlu.

“Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu. Seperti sosialisasi dan lain-lain. Jadi kami coba tekan. Jadi dua hal itu. Satu, dipastikan APBD mampu atau tidak. Kedua, penganggaran harus versi minimal. Dan kalau mampu, silakan APBD kuat. Kalau tidak, ditarik ke provinsi,” ujarnya.

Jika benar anggaran provinsi tidak mampu, Bima akan komunikasikan ke kementerian keuangan. Bima akan berkoordinasi sesegera dan semaksimal mungkin karena keterbatasan waktu PSU.

“Ini kita berpacu dengan waktu, karena ada tingkat waktu yang diberikan oleh KPU. Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik,” ujarnya.

Ia mengungkap opsi pemerintah pusat akan menutup anggaran PSU jika daerah tidak mampu. Namun, tidak 100 persen.

“Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” ujar Bima.

Simak Video ‘Kemendagri Mau Cek Dulu Kemampuan APBD untuk Danai Pilkada Ulang’:

(eva/azh)