
Jakarta –
PT Pertamina (Persero) tersangkut kasus hukum tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Kasus tersebut kini sedang didalami oleh Kejaksaan Agung.
Di tengah kasus yang sedang bergulir, bagaimana nasib impor minyak mentah dan BBM Indonesia? Menurut Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Indonesia masih memenuhi kebutuhan minyaknya dari luar negeri karena produksi nasional belum bisa memenuhi tingkat permintaan.
Sekitar 42% kebutuhan minyak mentah dan 42% kebutuhan produk BBM masih diimpor dari negara lain. Menurut Simon, impor minyak masih diperlukan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaannya di masyarakat.
“Dengan demikian kurang lebih ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah, dan 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia. Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Namun dengan kasus yang sedang diusut Kejaksaan Agung, Pertamina bakal meningkatkan transparansi dan tata kelola yang lebih baik. Pertamina dan Kementerian ESDM juga akan terus berkoordinasi sekaligus mengevaluasi proses yang selama ini berjalan.
Celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum juga bakal ditutup oleh Pertamina. Menurut Simon hal tersebut dilakukan agar tidak berdampak negatif terhadap perusahaan maupun keuangan Negara.
“Dan celah-celah yang kita dengar dari fakta hukum kita perbaiki. Dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan atau pun keuangan negara,” tegas Simon.
Senada, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro juga mendorong adanya transparansi dalam proses impor minyak. Hal itu dilakukan berbarengan dengan upaya pemerintah menekan angka impor demi mencapai swasembada pangan.
“Namun demikian dengan bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat. Nah ini apabila kita masih memerlukan impor dari luar negeri, pengadaan dari luar negeri, kita akan memperbaiki tata kelola impor dengan masukan proses yang berjalan saat ini dan berkoordinasi dengan pemerintah,” tutupnya.
Saksikan Live DetikSore :
(ily/rrd)