Bandung –
Pemerintah Kabupaten Bandung mengumumkan sejumlah restoran dan hotel menunggak membayar pajak. Kini, hotel dan restoran itu disegel.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara usai sidak di salah satu rumah makan, di Kecamatan Soreang, Kamis (27/2/2025). Dia tidak menyebut angka restoran dan hotel yang menunggak pajak secara detail, hanya mengatakan jumlahnya banyak.
“Yang nunggak itu rata-rata restoran dan hotel. Jumlahnya ada puluhan lah, statusnya masih nunggak pajak. Alasannya sih macem-macem lah,” ujar Akhmad seperti dikutip dari detikJabar.
Akhmad menyesalkan kondisi itu. Sebab, Bapenda telah melakukan edukasi kepada wajib pajak khususnya di rumah makan untuk menggugah kesadaran wajib pajak.
“Karena kan pajak yang dibayar bukan untuk petugas pajak, tapi bagaimana digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung,” kata dia.
Akhmad menyebutkan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang rusak dan penataan area-area pelosok Kabupaten Bandung.
“Jalan yang tidak bagus, jadi bagus. Pak Bupati terus melihat ke daerah-daerah pinggiran untuk memantau, infrastruktur jalan mana yang mau yang perlu diperbaiki. Nah, dengan posisi pajak yang berganti secara maksimal, ini mungkin akan menjadi salah satu modal bagaimana Kabupaten Bandung bisa lebih baik lagi, membangun ke depan,” kata dia.
Melalui Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB). Satgas hotel dan restoran yang telat membayar pajak disegel. Ada tiga hotel/restoran yang disanksi. Yaitu, Sunrise Kafe dan RM Ayam Kampung Soroja yang berada di kawasan exit tol Soreang serta Vila Kaki Bukit Ciwidey di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
“Kami berikan peringatan dengan surat tagihan, kemudian secara bertahap. Mungkin nanti kalau masih tetap membangkang, kita tagih dengan pihak aparat terkait, seperti pihak kejaksaan atau lebih jauhnya dengan penindakan sampai ke pembongkaran mungkin. Mungkin minggu ini juga kita akan lakukan beberapa titik penyegelan yang masih belum bisa membayar pajak sesuai aturan,” kata Akhmad.
Dia menambahkan saat ini Bapenda tengah menyiapkan aplikasi Lapor Pajak. Kata dia, aplikasi tersebut digunakan untuk masyarakat atau pengusaha yang akan membayar pajak di tingkat Desa sehingga lebih dipermudah.
“Jadi nanti itu khusus untuk di Desa, kita kerja samakan dengan pihak Deda dan Kecamatan,” ujar dia.
“Target PAD-nya untuk 2025 untuk PPN ini Rp 1,6 triliun. Lebih meningkat dari sebelumnya. Sebelumnya itu Rp 1,3 triliun,” dia menambahkan.
Akhmad mengungkapkan saat ini telah mempunyai program Objektif, Transparan, Edukatif, Work, dan Excellent (OTEWE). Program tersebut merupakan jemput bola dari petugas pajak ke rumah makan, restoran, dan hotel.
“Jadi ini tidak lain dengan OTEWE pajak ini semua untuk saling mengingatkan, baik bagi WP (wajib pajak) maupun para petugas pajak,” kata dia.
***
Artikel ini sudah lebih dulu tayang di detikJabar. Selengkapnya klik di sini.
(fem/fem)
