Jakarta –
Untuk meningkatkan penerimaan dari industri pariwisata, warga negara asing yang masuk ke Indonesia untuk tujuan berwisata diminta untuk membayar pajak.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Dia meminta agar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan, diatur soal pengenaan pajak untuk WNA yang masuk ke Indonesia untuk berwisata.
Menurut dia, hal itu menjadi fokus dari Komisi VII DPR RI (yang membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan sarana publikasi) dalam pembahasan RUU Kepariwisataan demi meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata.
Misalnya, kata dia, nantinya ada pajak individual yang dikenakan terhadap orang asing.
“Jadi sehingga orang datang ke Bali nggak free-free gitu saja, tapi dia tetap bayar pajak. Berapa jumlahnya dan sebagainya, nanti akan diperhitungkan,” kata Saleh, dikutip dari Antara, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, berbagai kalangan orang asing bisa dengan mudah mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Padahal, turis asing itu hanya membawa uang seadanya dan tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.
“Ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya pendapatan dari negara dari wisata meningkat,” kata dia.
Selain itu, RUU tersebut juga hendak mengembangkan pariwisata di daerah-daerah pedesaan, atau yang disebut desa wisata. Dengan berkembangnya desa wisata, maka pendapatannya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang juga bisa berdampak kepada ekonomi.
Masyarakat pun, kata dia, akan lebih tersadarkan terkait potensi ekonomi dari sektor pariwisata. Dengan begitu, dia berharap agar Indonesia mengejar ketertinggalan sektor pariwisata dari negara-negara lainnya di ASEAN.
“Kita ini kan masih tertinggal dengan beberapa negara, seperti Thailand Jadi kita harus kejar itu,” katanya.
Di samping itu, dia pun menginginkan agar sektor pariwisata Indonesia menjadi diplomasi budaya dengan negara-negara di dunia, sehingga ciri khas atau identitas tanah air bisa lebih dikenal melalui pariwisatanya.
“Bahkan kalau perlu wisata itu bisa jadi diplomasi budaya di luar negeri, di seluruh kedutaan besar Republik Indonesia yang ada, itu bisa dijadikan sebagai tempat mereka untuk diplomasi,” kata dia.
Namun, usulan mengenai pariwisata sebagai diplomasi budaya itu tidak mudah karena belum dikehendaki oleh Kementerian Luar Negeri. Sebab kegiatan diplomasi negara hanya bisa dilakukan oleh kementerian tersebut.
“Nah sekarang kita sedang berpikir kalimat apa yang paling tepat untuk melakukan tugas yang tadi,” katanya.
(sym/ddn)
