Washington –
Para PNS di Amerika Serikat sedang heboh gara-gara ultimatum Elon Musk. Orang terkaya dunia yang sekarang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah itu meminta para PNS membalas email dengan menyebutkan prestasi mereka atau kalau tidak, mereka akan dipecat.
Akan tetapi office of personnel management (OPM) yang mengurus SDM pegawai pemerintah tampaknya memberontak. Mereka mengumumkan email itu tidak wajib dibalas dan tidak akan ada pemecatan.
Email itu dikirim pada jutaan PNS di Amerika Serikat. Oleh Elon Musk, mereka diminta menulis daftar prestasi mereka. Presiden Donald Trump sendiri mendukung tindakan itu.
“Dengan pertanyaan beritahu kami apa yang kalian lakukan minggu ini, yang dia lakukan adalah bertanya apa mereka benar-benar bekerja? Mereka (DOGE) coba mencari tahu siapa yang bekerja untuk pemerintah, apakah kita membayar orang yang tidak bekerja, dan ke mana uang itu pergi,” kata Trump.
Musk mengirim email ke lebih dari 2 juta PNS AS dengan deadline hanya 48 jam untuk merinci pencapaian mereka dalam seminggu terakhir dalam lima poin penting. Dalam sebuah posting di X, Musk mengindikasikan bahwa “kegagalan untuk menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri”.
Ultimatum itu dengan cepat menuai perlawanan, khususnya di kantor-kantor pemerintah yang menangani penegakan hukum dan keamanan. Direktur baru FBI Kash Patel, meminta agen menunda balasan, sementara di Departemen Keamanan Dalam Negeri, karyawan diberitahu untuk saat ini belum perlu membalas email itu.
Semua karyawan di Departemen Pertahanan juga diperintahkan untuk tidak menanggapi. Sedangkan karyawan di departemen federal lainnya diminta untuk menunggu perintah lebih lanjut atau mengabaikan perintah Musk.
Namun ada juga yang mematuhinya. PNS di Departemen Kesehatan diminta untuk mematuhi email tersebut. Demikian pula pimpinan Departemen Transportasi memerintahkan semua karyawannya untuk menanggapi email Musk sesuai tenggat waktu.
Aksi Elon Musk itu dinilai mengganggu dan memicu ketegangan yang tidak perlu. “Permintaan ini dan kebingungan yang ditimbulkannya, tidak pantas dan mengganggu fungsi dasar pemerintah,” cetus Everett Kelley, presiden American Federation of Government Employees (AFGE).
(fyk/fyk)
