Jelang Ramadan, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Produk Halal

Jakarta –

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi Pengawasan Terpadu Produk Halal bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan di wilayah Jabodetabek jelang bulan Ramadan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaku usaha jasa penjualan telah memenuhi standar sertifikasi halal yang berlaku, sekaligus memastikan ketersediaan produk halal di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat.

Direktur Pengawasan JPH, Budi Setyo Hartoto menegaskan pengawasan terpadu yang menggandeng beberapa Kementerian dan Lembaga terkait ini merupakan inisiasi dan arahan langsung Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan. Pentingnya pengawasan ini dinilai tidak hanya dari sisi kepatuhan, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik.

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap produk halal, terutama saat Ramadan yang identik dengan lonjakan konsumsi. Pemerintah hadir untuk memberikan jaminan tersebut agar konsumen merasa aman dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, dia menyoroti peran strategis industri besar dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjaga standar halal.

“Industri besar memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dan mitra bagi UMKM. Dengan membangun kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Diketahui, kegiatan pengawasan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 24-25 Februari dan 26-27 Februari 2025, melibatkan 30 titik pengawasan serentak di seluruh Jabodetabek. Tahap pertama pengawasan dilakukan di 5 titik lokasi pelaku usaha jasa penjualan, yakni Grand Lucky Harapan Indah Kota Bekasi, AEON Deltamas Kabupaten Bekasi, Toko Daging Nusantara Tebet, Toko Daging Nusantara Depok, dan AEON Kota Wisata Kabupaten Bogor. Fokusnya adalah memastikan pelaku usaha yang telah bersertifikat halal mematuhi regulasi dan standar yang berlaku.

Turut hadir mendampingi, Tenaga Ahli Humas dan Komunikasi Publik Kepala BPJPH Fariza Irawady, Direktur Bina JPH Farid Wajdi, serta tim pengawasan dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar Kementerian Perdagangan, Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan yang terbagi ke beberapa Lokasi pengawasan.

Seluruh tim pengawasan terpadu diterima langsung oleh Penyelia Halal dan Manajer Toko Daging Nusantara Tebet, Dymas Verdiansyah Suri, yang mengapresiasi adanya pengawasan terpadu ini dan berkomitmen untuk menjaga kehalalan seluruh proses produksi usahanya.

Pemerintah berharap dengan adanya pengawasan ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, juga sebagai medium menjaga kepercayaan konsumen jelang bulan suci Ramadhan yang tinggal menghitung hari.

Simak juga Video ‘Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi Terjadi Pada 28-30 Maret’:

(akd/ega)