![](https://i1.wp.com/awsimages.detik.net.id/api/wm/2024/12/27/pergerakan-wisatawan-di-pelabuhan-sanur-bali_169.jpeg?wid=54&w=650&v=1&t=jpeg&w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jakarta –
Tahun lalu wisatawan yang datang ke Bali tembus hingga 6 juta. Namun, besaran angka itu berbanding terbalik dengan pendapatan ekonominya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2024 hanya tembus di angka 5,48%. Pertumbuhan ekonomi itu melambat dibanding 2023 yang bisa menyentuh di level 5,71%.
Padahal, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang pelesiran ke Pulau Dewata sepanjang 2024 mencapai 6.333.360 kunjungan. Angka tersebut meningkat 20,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 5.273.258 kunjungan.
“Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi adalah basis perbandingan yang tinggi pada tahun sebelumnya. Sehingga meskipun ada peningkatan, pertumbuhannya tampak lebih kecil,” ujar Pengamat Ekonomi Ida Bagus Raka Suardana dikutip dari detikBali, Jumat (7/2/2025).
Raka mengungkapkan data pertumbuhan sektor akomodasi dan makan-minum pada 2024 tidak melonjak signifikan meski jumlah turis yang pelesiran ke Bali meningkat. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi Bali untuk memaksimalkan dampak ekonomi dari sektor pariwisata.
Di sisi lain, Bali diproyeksikan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,5 hingga 6 persen pada 2025. Beberapa sektor yang diperkirakan berkembang pesat mencakup ekonomi digital, energi terbarukan, hingga properti komersial.
Raka menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai diversifikasi ekonomi atau pengembangan sektor-sektor potensial menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.
“Seperti ekonomi kreatif, pertanian berkelanjutan, dan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan pariwisata harus terus dilakukan untuk mempertahankan daya saing Bali sebagai destinasi utama,” imbuh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar itu.
Raka menyebut pemerintah juga perlu memastikan belanja publik yang efisien dan tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta maupun komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Raka membeberkan beberapa sektor yang mengalami perlambatan sepanjang 2024. Misalkan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi sebesar 14,99% pada triwulan pertama 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya.
Selain itu, pengeluaran konsumsi pemerintah juga menurun tajam sebesar 45,59% pada periode yang sama.
“Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penundaan atau efisiensi dalam belanja pemerintah pascapemilu yang berdampak pada sirkulasi uang dan aktivitas ekonomi di daerah,” dia menambahkan.
Sebelumnya, BPS Provinsi Bali menyebut perlambatan ekonomi Bali itu dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan dari sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 2,13% atau melambat dibanding 2023 yang mencapai 2,62%.
Sektor usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan juga melambat dari 0,53% menjadi 0,39%. Sementara itu, sektor usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dan lapangan usaha lainnya.
(upd/fem)