Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu awal anggaran Rp 7,73 triliun. Efisiensi anggaran ini berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan agar para kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun di tahun 2025 ini.
Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar. Biaya perjalanan dinas, misalnya, diminta dipangkas hingga 50%.
“Dengan dipa sebesar Rp 7,7 triliun ini, pada bulan ini kita menerima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta (Surat Perintah) Menteri Keuangan Nomor S-37 terkait efisiensi belanja kementerian dan belanja negara APBN Tahun 2025,” ujar Sekjen Komdigi Ismail dalam pemaparannya di rapat kerja bersama Komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Disampaikan Ismail, usai memetakan program kembali berdasarkan efisiensi anggaran yang dilakukan presiden, Komdigi memotong anggaran di 2025 sebesar 58,17%.
“Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami penyesuaian anggaran dengan total efisiensi sebesar Rp 4,49 triliun atau sebesar 58,17% dari pagu alokasi anggaran 2025. Sehingga total anggaran yang dapat digunakan di tahun 2025 ini hanya sebesar Rp 3,2 triliun,” tutur Ismail,
Lebih lanjut, Ismail menjelaskan efisiensi anggaran Komdigi itu berasal dari rupiah murni sebesar Rp 503,28 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 519,46 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 773 miliar sehubungan dengan pembatalan proyek data center di Batam.
“PNBP BLU sebesar Rp 2,7 triliun yang akan berdampak pada pembayaran kewajiban KPBU dan operasi maintenance infrastruktur TIK di beberapa wilayah non-komersial yang sudah dicanangkan,” ungkap Ismail,
Dengan demikian, Ismail mengatakan, Komdigi memiliki sisa anggaran 2025 setelah efisiensi sebesar Rp 3,23 triliun. “Ini akan dialokasikan untuk mencukupi belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp 1,1 triliun hingga tersisa Rp 2,13 triliun yang akan dilakukan reprioritasi lagi untuk mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan rencana-rencana awal,” pungkasnya.
(agt/fyk)
