Jakarta –
Donald Trump resmi Kembali menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada Senin (20/1) siang waktu setempat. Tidak lama setelah itu, dirinya langsung menandatangani sejumlah dokumen perintah eksekutif terkait berbagai keputusan atau arah kebijakan pemerintahannya.
Meski begitu dari sejumlah perintah eksekutif yang telah ditandatanganinya, ada beberapa keputusan yang terbilang cukup kontroversial. Mulai dari mengenakan tarif impor 25% ke Kanada dan Meksiko sampai keluar dari WHO-perjanjian iklim Paris.
Dirangkum detikcom, berikut sejumlah keputusan kontroversial Donald Trump setelah resmi menjabat
1. Tarik AS dari WHO
Di hari pertama menjabat sebagai Presiden, Donald Trump langsung bawa keluar AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, WHO salah menangani persoalan pandemi Covid-19 lalu, gagal bertindak secara independen, tidak adil dalam pengenaan ‘tarif iuran’ dan isu kesehatan dunia lainnya.
“World Health menipu kita, semua orang menipu Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi,” kata Trump usai menandatangani perintah menarik diri dari WHO, dikutip dari Reuters.
Melalui keputusan tersebut, AS resmi keluar dari keanggotaan WHO dalam kurun waktu 12 bulan dan menghentikan semua kontribusi finansial. Adapun sebelumnya, AS menjadi salah satu pendukung finansial terbesar WHO, menyumbang sekitar 18% dari keseluruhan pendanaannya. Anggaran dua tahun terakhir WHO, untuk 2024-2025, adalah US$ 6,8 miliar.
2. Kenakan Tarif Impor 25% ke Kanada dan Meksiko
Donald Trump mengatakan pemerintahannya akan mengenakan tarif impor sebesar 25% pada Meksiko dan Kanada pada tanggal 1 Februari. Langkah ini dilakukan karena menurutnya kedua negara itu mengizinkan terlalu banyak orang menyeberangi perbatasan.
“Kami berpikir dalam pengenaan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang melintasi perbatasan,” kata Trump sebagaimana dikutip dari CNBC.
Menurutnya lewat pengenaan tarif impor ini, pemerintah AS bisa mengurangi jumlah pekerja migran yang masuk dari Kanada dan Meksiko yang kemudian membuat persaingan dalam negeri menjadi semakin berat.
Lewat kebijakan ini juga, Trump berpendapat AS bisa mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Sehingga pemerintahannya bisa memiliki kas yang cukup untuk keperluan warga AS tanpa perlu mengandalkan pajak.
“Saya akan segera memulai perombakan sistem perdagangan kita untuk melindungi pekerja dan keluarga Amerika,” kata Trump dalam pidatonya.
“Daripada mengenakan pajak kepada warga negara kita untuk memperkaya negara lain, kita akan mengenakan tarif dan mengenakan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kita,” sambungnya.
Dalam hal ini, ia juga berencana mendirikan External Revenue Service alias Lembaga penerimaan eksternal yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan bea. Di mana saat ini peran tersebut masih dipegang oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.
3. Tarik AS dari Perjanjian Iklim Paris
Salah satu perintah eksekutif kontroversial lainnya yang langsung ia tandatangani setelah pelantikan adalah perintah untuk menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris. Padahal itu merupakan upaya global untuk memerangi pemanasan global di seluruh dunia.
“Saya segera menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump sebelum menandatangani perintah tersebut sebagaimana dilansir dari Reuters.
Sebelumnya, Trump juga sempat menarik AS dari Kesepakatan Paris pada 2017 saat masa jabatan pertamanya. Hal itu segera dibatalkan oleh kepresidenan Joe Biden pada 2021 dan AS bergabung kembali.
Di periode keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya menarik diri dari Perjanjian Iklim lagi demi membuka jalan bagi penambangan baru.
4. Mau Kuasai 50% Saham TikTok dan Baikan Sama China
Perintah eksekutif lain yang ditandatangani Trump berkaitan dengan penundaan pemblokiran aplikasi TikTok selama 75 hari ke depan. Melalui perintah inilah Trump berencana mendinginkan tensi antar kedua negara.
Sebab Trump sendiri mengatakan dirinya bermaksud untuk mengenakan tarif impor terhadap China, namun di saat yang bersamaan juga ingin memberikan indikasi bahwa pemerintahannya berharap dapat memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pemimpin Negeri Tirai Bambu Tersebut.
Artinya ia berencana membawa aplikasi video pendek ternama ini sebagai salah satu bahan negosiasi dengan pemerintah China. Bahkan dalam kesempatan itu dirinya juga menyarankan agar AS menjadi pemilik setengah atau 50% dari bisnis TikTok sebagai imbalan agar aplikasi tersebut tetap berjalan.
Trump menambahkan jika kesepakatan tersebut tidak disetujui China, aplikasi TikTok akan dianggap tidak memiliki nilai oleh pemerintah AS. Sehingga pemblokiran layanan bisa diberlakukan kembali. Dalam hal ini ia menyarankan pendirian usaha patungan pengelola TikTok di AS.
“Jadi jika kita menciptakan nilai tersebut, mengapa kita tidak berhak atas setengahnya?” kata Trump sembari menambahkan bagaimana aplikasi tersebut dapat bernilai ratusan miliar dolar.
(fdl/fdl)
