Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tersinggung dengan pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak.
Hal ini disampaikan World Bank kepada Luhut saat mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu. Luhut menyebut, Indonesia juga bahkan disamakan dengan Nigeria dalam hal tersebut.
“Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang mengoleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” kata Luhut, dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kepada World Bank bahwa Indonesia berencana membuat Government Technology (GovTech). Ide pembuatan GovTech muncul terinspirasi dari penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19.
“Kita hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kita bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu. Jadi pengalaman itu adalah PeduliLindungi ini punya 150 juta yang terdaftar di dalam, dan itu sampai hari ini masih jalan,” ujarnya.
Berikutnya, Indonesia juga memiliki Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Dalam rencana besarnya, Luhut mengatakan, seluruh komoditas mineral dimasukkan ke SIMBARA.
Lewat sistem tersebut, seluruh aktivitas produksi, hingga ekspor-impor mineral bisa terdata dan terlacak. Harapannya, wadah ini juga dapat mengurangi kecurangan. Luhut mengatakan, SIMBARA diproyeksikan dapat menaikkan penerimaan negara hingga 40%.
“Lalu World Bank bilang, ‘eh kalau kalian bisa collect pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapatkan 6,4% dari GDP. Itu equivalent kepada kira-kira Rp 1.500 triliun potensi yang kita bisa ambil, dan itu kita pelajari,” katanya.
Simak juga Video: World Bank Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi RI yang Stabil di Atas 5 Persen
[Gambas:Video 20detik]
(shc/ara)
