Jakarta –
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara soal jatah pengelolaan tambang. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PP Muhammadiyah akan mengelola tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Adaro Energy.
Berikut 3 respons Haedar Nashir soal izin pengelolaan tambang:
1. Kirim Tim Khusus
Haedar mengatakan pihaknya memang telah mengirim tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Namu, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan mengenai bagian pengelolaan tambang eks PKP2B.
“Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
2. Buat Kepentingan Masyarakat
Haedar menyampaikan tiga harapan PP Muhammadiyah terkait izin tambang yang diberikan pemerintah. Pertama, kebijakan pertambangan ini dapat ditempatkan pada posisi sesuai aturan yang berlaku. Kedua, komitmen Muhammadiyah pengelolaan tambang untuk kepentingan masyarakat.
“Kedua, Muhammadiyah berkomitmen sejak awal ketika pengelolaan tambang ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sebagai mana kita mendirikan sekolah, rumah sakit, pelayanan sosial dan lain sebagainya,” lanjutnya.
3. Utamakan Lingkungan-Sosial
Pihaknya juga berkomitmen pengelolaan tambang dan segala usah dilakukan Muhammadiyah akan selalu memperhatikan mempertimbangkan faktor lingkungan sosial maupun alam.
“Muhammadiyah tetap dalam melakukan segala usaha terintegrasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam dan tidak membawa hal hal yang tidak diinginkan. Jadi semuanya akan terus berproses sampai nanti, matang dan seksama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Muhammadiyah akan segera menerima izin pengelolaan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yakni milik Adaro Energy.
Dia mengaku izin pengelolaan tambang itu hampir rampung, namun sudah bisa dipastikan Muhammadiyah akan menggarap tambang bekas Adaro.
“Eks PKP2B kemungkinan besar kalau saya nggak lupa itu punya Adaro kemungkinan besar,” kata Bahlil kepada wartawan ketika ditanya nasib izin tambang Muhammadiyah Balikpapan, Kalimatan Timur pada Sabtu (14/1/2024) yang lalu.
(ada/hns)
