Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta masih membahas teknis program sekolah swasta gratis yang direncanakan bergulir pada Juli 2025. Dalam pembahasan, mencuat usulan menghapus KJP tunai dan menggantinya dengan sistem cashless.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan usulan itu menjadi salah satu pokok yang dibahas dalam rapat Rancangan APBD 2025 bersama Dinas Pendidikan di Grand Cempaka Resort dan Convention, di Bogor, Senin (18/11).
“Memang kita bahas ya. Hari ini pembahasan dengan Dinas Pendidikan di Hotel Cempaka. Jadi ini paling cepat berlaku Juli tahun depan tapi bisa jadi molor,” kata Justin kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
“Kalau KJP sekarang penerima manfaat menerima uang di rekening Bank DKI per bulannya. Nanti sistemnya cashless jadi semua seragam, sepatu, perlengkapan semua dari sekolah,” sambungnya.
Justin menjelaskan KJP saat ini dicairkan menjadi uang tunai dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan penerima. Namun, kata dia, Pemprov DKI berencana mengatur supaya kebutuhan sekolah diberikan nontunai atau cashless.
“Iya, dan di sekolah enggak ada biasa apa-apanya lagi. Karena yang terjadi KJP ada juga di sekolah swasta kan, tapi sering kali tagihan itu ada selisihnya di mana penerima manfaat tetap harus bayar selisihnya. Nanti itu diatur udah totalan sehingga enggak ada bayar apa-apa lagi, cashless,” terangnya.
Meski begitu, Justin menekankan hal tersebut masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Justin sendiri mengusulkan supaya setiap keluarga dibatasi maksimal dua anak yang menerima KJP.
“Betul, (seragam) dari DKI. Ini sih masih usulan-usulan. Kalau saya sih mengusulkan satu keluarga cuman bisa dua anak. Karena KJP ada kualifikasi ada kuota, yang berkualifikasi belum tentu dapat karena masalah kuota. Kalau kemarin anaknya 5, kelimanya pakai KJP sehingga kuotanya yang lain jadi nggak kebagian. Jadi dua ini kita harapkan sebarannya menjadi lebih baik,” jelasnya.
Lebih lanjut politikus PSI itu menjelaskan teknis keberlanjutan KJP maupun sekolah swasta gratis juga bakal dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI. Di sisi lain, Justin berharap supaya penggunaan KJP untuk kebutuhan lainnya, seperti pangan bersubsidi hingga transportasi, tetap berlaku.
“Banyak hal hal yang sifatnya teknis tentang rule of the game-nya untuk penerapan sekolah gratis ini tapi konsep besarnya sistemnya cashless. Sistemnya akan lebih banyak ruang kelas menampung anak-anak kita,” ucapnya.
“Jadi kita masih mau mempertahankan fasilitas itu juga. Mungkin cash-nya udah nggak tapi diharapkan ini menjadi semacam kartu diskon untuk keluarga anak penerima manfaat untuk mengakses pangan murah dari BUMD,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan nasib program KJP akan dibahas bersama DPRD Jakarta. Dia meminta waktu 3 hari untuk merapatkan hal ini.
“Mau dibahas sekarang,” kata Teguh Setyabudi di Balai Kota Jakarta, Senin (18/11/2024).
“Beri waktu kami untuk bahas dengan DPRD nggak lama kan hanya 3 hari saja,” tambahnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih mengkaji pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut.
“Semua itu sekarang sedang berproses, sedang kajian, sudah selesai didalami, lagi kajian. Kajiannya itu untuk apa? Berapa sih besarannya, terus skema penyalurannya pakai apa sih? Terus ketiga, bagaimana pelaksanaannya, termasuk sekolah sasarannya mana saja. Monitoring dan pertanggungjawabannya seperti apa,” kata Purwosusilo saat dihubungi, Selasa (5/11).
Purwosusilo mengatakan, setelah tahapan perda selesai, akan dibuatkan regulasi peraturan gubernur untuk mengatur kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan juga masih perlu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan pihak yang mengelola sekolah swasta serta masyarakat luas.
Dia menyebut proses program sekolah gratis masih cukup panjang dan sedang dipersiapkan agar dapat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, Pemprov Jakarta akan memastikan kebijakan sekolah gratis bisa hadir untuk masyarakat. Purwosusilo berharap tidak ada lagi masyarakat di Jakarta yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena persoalan biaya.
“Sekolah gratis itu sudah menjadi fokus, baik Pemprov, Dinas Pendidikan, maupun DPRD. Dengan sekolah gratis itu, diharapkan pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memastikan masyarakat yang usia sekolah, pendidikan dasar-menengah itu mendapat layanan pendidikan secara tuntas dan berkualitas. Tidak ada yang terkendala karena biaya,” imbuhya.
Simak juga Video: RK Pastikan Program Baik di Jakarta Akan Diteruskan, Termasuk KJP
[Gambas:Video 20detik]
(taa/idn)
