Jakarta –
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani bicara potensi Indonesia dilirik investor produsen mobil listrik. Tapi zaman sekarang investor asing bisa ragu berinvestasi jika ekosistem green energy yang masih rendah.
Rosan Roslani mengungkap potensi energi terbarukan (EBT) yang dimilki Indonesia demi mencapai target net zero emmision.
“Kalau dilihat energi yang berpotensi untuk di Indonesia baru terbarukan nilainya 3.677 gigawatt potensi, kita bicara potensi yang di mana berasal tenaga surya, angin, hydro, arus laut, biomass, panas bumi dan lain-lainnya,” kata dia dalam detikcom Leaders Forum ‘Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,’ di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).
Senada dengan hal tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyebut ada pabrikan yang mundur lantaran Indonesia tertinggal dari negara kawasan ASEAN soal penggunaan EBT.
“Kita bisa lihat yang enggan (investasi) masuk Indonesia, karena kita tidak cukup supply energi terbarukan,” kata Berly.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto, mengungkap PLN berencana untuk membangun aset-aset energi hijau di Indonesia yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah.
“Kita akan menjemput energi hijau yang ada pusat-pusat pembangkitan seperti Sumatera yang kita tahu ada hydro power di Aceh Sumatera Utara dan beberapa di Sumatera Barat, sedangkan aset-aset geothermal kita di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat,” kata dia.
Rosan mewanti-wanti investor bisa batal menanamkan modalnya ke Indonesia gara-gara sumber EBT yang belum memadai.
“Untuk mereka berinvestasi, yang berhubungan dengan tata kelola yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari lingkungan hidup, itu menjadi salah prioritas utama. Contohnya mereka mau bikin EV car di sini, harus ada manufaktur. Mereka inginnya ya tenaga energinya dari energi yang bersih,” kata Rosan.
Vice Chairman Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Achmad Rofiqi menjelaskan lebih lanjut kondisi pasar mobil listrik di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, belum semodern China. Nah, pemerintah Indonesia harus membuat paket kebijakan dan infrastruktur supaya bisa mengakomodir para investor.
“at least di Asia kita tidak tertinggal, kondisi combustion engine Thailand lebih unggul dibanding Indonesia, sekarang EV masih open book,” kata Rofiqi.
“Untuk area terdekat head to headnya adalah thailand,” kata dia.
“Bagaimana pemerintah bisa memberikan paket yang menarik untuk para investor,” jelasnya lagi.
Di Indonesia, mobil listrik China kian mendominasi penjualan mobil tanpa asap di Tanah Air. Seperti diketahui, belakangan merek China kian agresif mengenalkan produk mobil listrik di Indonesia. Mulai dari Wuling, Seres, Chery, DFSK, hingga BYD. Disusul oleh merek asal Korea Selatan seperti Hyundai dan BYD.
Merek Jepang juga ada, namun kalau bicara produk belum banyak. Toyota misalnya baru menyajikan satu model mobil listrik bZ4X. Kemudian ada juga Nissan yang mengenalkan Leaf.
Mobil listrik sedang mendapat karpet merah di Indonesia. Jenis mobil ini tidak dikenakan pengenaan tarif penjualan atas barang mewah (PPnBM). Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.
Pemerintah juga sudah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk mobil baru di Indonesia adalah sebesar 11% dari harga jual. Tarif PPN ini biasanya sudah termasuk dalam harga on the road (OTR). Tapi pemerintah memberikan relaksasi bagi mobil listrik dengan hanya dikenakan tarif PPN satu persen.
Pemerintah lalu memberikan insentif lebih luas untuk kendaraan listrik. Keringanan itu meliputi pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jadi motor dan mobil listrik yang berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) tidak dikenakan pajak lagi.
Tak cuma insentif fiskal, insentif non-fiskal juga diberikan untuk kendaraan listrik. Salah satunya adalah mobil listrik dibebaskan dari aturan pembatasan kendaraan ganjil genap.
(riar/din)
