Jakarta –
Masyarakat Transportasi Indonesia mengungkap kondisi keselamatan angkutan darat dalam beberapa terakhir sangat mengkhawatirkan, mulai dari transportasi logistik truk yang over dimmension over loading (ODOL) hingga bus pariwisata yang lagi marak mengalami kecelakaan.
Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menjelaskan pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5%, Indonesia sudah mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.
“Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?” kata Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dia mendesak Presiden Prabowo dan jajaran menterinya turut memberi perhatian pada sistem transportasi di Indonesia.
“Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis,” tambahnya.
Dewan Penasehat MTI, Agus Pambagio, menilai kecelakaan transportasi darat terutama yang melibatkan angkutan darat kerap terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan.
Belum lagi analisis dari aparat kepolisian atas terjadinya kecelakaan selama ini selalu sama, yakni menjurus pada kesalahan supir yang mengantuk, atau di bawah pengaruh alkohol, dan sebagainya.
“Nanti dari Pekerjaan Umum (PU), oh soal gradien jalan, dan sebagainya. Itu saja yang diperhatikan. Tetapi tidak ada upaya untuk mengurangi, karena kejadiannya berulang dengan penyebab yang sama,” terang Agus.
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, mengatakan kecelakaan akibat ODOL seringkali hanya menyeret supir ke meja hijau. Sementara, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab malah luput dari hukuman.
“Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” tandas Djoko.
“Performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia,” tambah Dewan Penasehat MTI, Darmaningtyas.
Melihat kondisi ini, MTI menegaskan perlunya tindakan segera dan komprehensif dari pemerintah. Menurut MTI, presiden harus memimpin langsung sebuah hajatan nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh.
(riar/din)
