Jakarta –
Edinburgh akan menjadi kota pertama di Skotlandia yang menerapkan pajak turis 5% untuk perbaikan infrastruktur. Kebijakan itu menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Dewan kota Edinburgh berencana untuk memberlakukan retribusi pengunjung yang mirip dengan skema yang diterapkan di kota-kota besar seperti Amsterdam, Berlin, dan New York.
Mengutip Scotland TV, Kamis (9/1/2025) wisatawan yang menginap di hotel, B&B, atau properti yang disewakan melalui platform seperti Airbnb akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5% dari total biaya akomodasi.
Skema tersebut akan mencakup seluruh wilayah Dewan Kota Edinburgh dan mulai diterapkan pada 24 Juli 2026 atau untuk pemesanan yang dilakukan setelah 1 Mei 2025.
Tujuan utama dari pajak ini adalah untuk mempertahankan status Edinburgh sebagai salah satu kota budaya dan warisan terbesar di dunia. Dengan dana yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan ruang publik di kota tersebut.
Namun, beberapa pihak menentang kebijakan ini, dengan alasan bahwa pajak tersebut akan menurunkan jumlah pengunjung dan merusak daya tarik Edinburgh sebagai destinasi wisata. Keputusan untuk menerapkan pajak itu muncul setelah Dewan Kota Edinburgh menggelar konsultasi publik selama 12 minggu yang dimulai pada 20 September lalu.
Dalam konsultasi tersebut, warga diminta pendapatnya tentang besaran pajak 5% yang diusulkan, apakah harus dinaikkan atau diturunkan. Hasil survei dengan 4.517 responden menunjukkan mayoritas mendukung tujuan dari pungutan itu dan ada dukungan kuat untuk tarif 5%.
Meskipun demikian, lebih dari sepertiga pengunjung dan dua dari sepuluh bisnis tidak setuju dengan penerapan pajak tersebut. Beberapa rekomendasi yang muncul adalah membatasi pajak hanya untuk lima malam berturut-turut per orang.
Mantan pemimpin Dewan Edinburgh, Cammy Day, sebelumnya menyatakan bahwa pajak turis ini dapat menghasilkan sekitar 50 juta pound sterling (Rp 950 miliar) per tahun bagi kota tersebut yang menerima 1,8 juta pengunjung pada tahun 2022.
Pajak tersebut diharapkan dapat memberikan cara inovatif untuk mendukung sektor pariwisata kota. Selain Edinburgh, pajak turis juga tengah dibahas oleh dewan kota Glasgow, Stirling, dan Highlands setelah Undang-Undang Visitor Levy (Skotlandia) 2024 disahkan oleh Parlemen Skotlandia pada Mei 2024.
CEO Association of Scotland’s Self-Carterers, Fiona Campbell, menyatakan bahwa Dewan Edinburgh harus berhati-hati dalam merencanakan kebijakan ini, mengingat pentingnya ekonomi pariwisata bagi kota tersebut.
“Mengingat pentingnya ekonomi pariwisata bagi ibu kota, Dewan Edinburgh tidak boleh gegabah dengan rencana ini. Penerapan perizinan sewa jangka pendek adalah kebijakan yang kacau dan kita tidak boleh membiarkan sejarah terulang dengan retribusi pengunjung,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pajak tersebut tidak hanya akan membebani wisatawan internasional, tetapi juga warga Skotlandia yang tinggal di Edinburgh untuk keperluan bisnis, mengunjungi teman atau keluarga, atau mengikuti acara seperti Fringe Festival.
“Kota-kota Eropa lainnya mungkin memilikinya, tetapi mereka sering mengenakan tarif tetap yang kecil, tidak memungut biaya dari penduduknya sendiri, dan tidak memiliki tarif PPN sebesar 20 persen. Skema ini tidak sebanding, ada risiko nyata yang dapat merusak posisi Edinburgh sebagai destinasi utama,” dia menambahkan.
Selain itu, menurut Campbell kebijakan itu dapat memberikan dampak yang berat bagi bisnis akomodasi lokal keci, seperti B&B dan usaha katering mandiri, yang sudah terbebani dengan peningkatan beban administratif.
Pihaknya khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat memperburuk situasi di saat ekonomi sedang pulih. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masa transisi yang terlalu singkat akan menyulitkan bisnis-bisnis lokal untuk beradaptasi dengan perubahan ini.
“Kami juga khawatir bahwa masa transisi ini terlalu singkat. Dewan masih harus bekerja keras untuk meyakinkan para pelaku bisnis bahwa rencana ini tidak akan menggerogoti industri yang seharusnya didukungnya,” kata Campbell.
(upd/fem)
