Jakarta –
PT Astra Honda Motor (AHM) buka suara soal subsidi motor yang masih ‘digantung’ pemerintah. Mereka berharap, bagaimanapun skemanya, program tersebut bisa berlanjut tahun ini.
Octavianus Dwi selaku Direktur Pemasaran PT AHM mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam tahap menunggu. Dia mengaku akan mendukung apa pun keputusan yang nantinya diambil pemerintah.
“Kami menunggu dan berharap supaya masih bisa berlanjut, tapi kita akan ikut regulasi pemerintah. Karena itu pasti menunggu,” ujar Octavianus Dwi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
|
Motor listrik Honda Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto
|
Ketika ditanya mengenai potensi subsidi tak lagi potongan Rp 7 juta per unit, melainkan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP, Octa mengaku akan patuh dengan keputusan pemerintah. Sebab, semuanya pasti telah dipertimbangkan secara matang.
“Kita masih menunggu, kita pasti akan support apa yang diputuskan pemerintah,” ungkapnya.
Beberapa hari lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan sinyal, subsidi motor listrik akan berlanjut tahun ini. Bahkan, rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up,” ungkap Agus kepada wartawan di arena IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Agus belum bisa memastikan berapa kuota subsidi untuk motor listrik tahun ini. Tapi dia memastikan subsidi untuk motor listrik akan diberikan lagi tahun ini.
“Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tambah Agus.
Skema Lain Subsidi Motor Listrik
Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan rapat dengan Menko Perekonomian untuk membahas rencana revisi Perpres 55 tahun 2019. Dia secara tak langsung menegaskan, subsidi Rp 7 juta/unit tak lanjut tahun ini.
Sebagai gantinya, kata Budi, negara telah menyiapkan skema lain, yakni pemberian pajak penyerahan negara ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Namun, dia belum bisa mengurai detail skemanya akan seperti apa.
“Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” ujar Budi Setiyadi saat ditemui detikOto di Senayan, Jakarta Pusat.
 |
Budi menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan skema subsidi yang sama seperti tahun lalu. Sebab, besarannya dirasa cukup untuk meringankan beban konsumen yang ingin beralih ke motor ramah lingkungan. Namun, dia juga sadar, keuangan negara saat ini sedang sulit.
“Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP,” tuturnya.
Terlepas soal itu, Budi meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi motor listrik tahun ini. Menurutnya, jika pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru.
(sfn/rgr)
