Jakarta –
Pemerintah Jakarta berwacana menghapus TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Namun hal itu ditentang oleh para pengguna setia TransJakarta.
Fahri (32), seorang pekerja yang sering menggunakan TransJakarta, jadi salah satu yang menentang wacana itu. Menurutnya, jika TransJakarta koridor 1 diganti dengan MRT, itu akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
“Saya selaku pengguna setianya TransJakarta sangat menentang hal tersebut. Karena koridor 1 ini kan koridor yang paling tua ya, dari 2004 kalau nggak salah. Usianya sudah 20-an tahun. Terus yang pakai juga banyak banget,” kata Fahri saat ditemui di Halte Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).
“Jadi kalau misalnya itu dihilangkan, terus diganti menjadi MRT yang tarifnya pasti lebih mahal, saya rasa itu sangat tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah,” lanjutnya.
Fahri juga menyayangkan jika halte TransJakarta dinonaktifkan akibat tak beroperasinya lagi koridor 1. Sebab, dana yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk merevitalisasi halte tak sedikit.
“Sayang banget sih kalau dinonaktifkan ya. Karena koridor 1 yang lewat kan banyak yang di Bundaran HI, yang anjungan, yang banyak tempat orang foto-foto, terus ada juga yang kafe, tempat nongkrong, segala macam, itu kan semua di halte yang lewat di koridor 1,” ujarnya.
“Rasanya modal yang sudah dikeluarkan jadinya terbuang percuma kalau itu semua ditiadakan,” sambungnya.
Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah mengkaji ulang wacana hapus koridor 1 dari Transjakarta, agar kebijakan pemerintah dapat lebih pro kepada rakyat.
“Tolong pemerintah mengkaji ulang mungkin ya. Kan kita punya banyak peneliti, punya banyak orang-orang pintarlah gitu yang bisa diajak kerja sama,” ungkapnya.
“Mungkin bisa dikaji ulang dan kebijakannya bisa diterapkan lebih prorakyat gitu. Atau mungkin kalau misalnya ditiadakan, MRT-nya juga dibuat semurah TransJakarta, mungkin begitu ya kita harap yang paling baiklah untuk masyarakat,” imbuhnya.
Senada dengan Fahri, Sari (26), yang bekerja di daerah Jl Jenderal Sudirman, juga kurang setuju dengan wacana dihapusnya koridor 1 Blok M-Kota. Sebab, menurutnya, pengeluaran akan lebih mahal dari biasanya.
“Tiap hari saya pakainya memang TransJakarta. Kalau misalnya ditiadakan, itu dari sisi biaya bisa lebih mahal lagi, karena kan mungkin naik ojek nanti atau kalaupun sudah ada MRT juga harganya kan pasti juga lebih mahal,” ucapnya.
Sari pun berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang wacana tersebut, mengingat banyak warga yang menggunakan bus TransJakarta koridor 1.
“Kalau bisa dipikirkan ulang, karena kan yang pakai transportasi umum ini kan banyak orang, nggak hanya 1-2 orang doang. TransJakarta harganya terjangkau kan. Pasti jadi pilihan warga Jakarta,” tuturnya.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengungkap ada wacana menghapus TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Dia mengatakan langkah itu untuk mengurangi tumpang-tindih layanan.
“Terkait dengan perencanaan untuk tumpang-tindih layanan memang sudah masuk juga dalam rencana induk transportasi Jakarta bahwa contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai dengan Kota terbangun,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12).
“Maka untuk layanan koridor 1 TransJakarta dari Blok M sampai dengan kota itu ditiadakan,” lanjutnya.
|
Pengguna TransJ, 21 Desember 2024. (Brigitta Belia Permata Sari/detikcom)
|
Dia mengatakan bus yang biasanya melayani koridor tersebut, jika jadi ditutup, akan dialihkan ke koridor lain. Dia mengatakan wacana penghapusan koridor lain yang berhimpitan dengan angkutan berbasis rel juga akan dibahas.
“Nanti unit busnya akan dialihkan untuk mengisi kekosongan layanan lainnya. Demikian pula halnya dengan layanan yang nantinya akan berimpitan dengan angkutan rel,” ujarnya.
Kepala Departemen CSR dan Humas TransJakarta, Ayu Wardhani, mengatakan pihaknya tetap memperhatikan masukan pelanggan. Dia menyebut pengoperasian TransJakarta merupakan kebijakan Pemprov Jakarta.
“Pengoperasian transportasi publik di Jakarta, merupakan kebijakan pemerintah Provinsi. Tentunya kami tetap memperhatikan beberapa masukan dan saran para stakeholder, diantaranya adalah para pelanggan TransJakarta yang setiap hari menggunakan layanan,” kata Ayu.
(bel/dnu)
