Jakarta –
Kehadiran layanan Starlink di Indonesia membuat resah banyak pihak, terutama operator telekomunikasi dan internet. Lantas bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi semua itu?
Menurut Ismail, Direktur Jenderal SDPPI Kominfo, pada dasarnya perkembangan teknologi itu tidak bisa dibendung. Kalau pun dibendung akan mencari jalan keluarnya sendiri.
Selain itu masyarakat memerlukan teknologi baru, salah satunya Starlink. Sebab kehadiran layanan satelit milik Elon Musk itu memberikan solusi alternatif bagi masyarakat agar dapat terkoneksi dengan internet.
“Ada masyarakat yang sangat perlu Starlink, misalnya di daerah-daerah yang memang sinyalnya nggak ada atau lemah sekali. Ini kan sebuah solusi alternatif yang penting apalagi kalau di daerah-daerah tersebut ada fasilitas-fasilitas penting misalnya seperti rumah sakit, ada sekolah, ada apa dan sebagainya,” kata Ismail saat sesi Ngopi Bareng di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Ismail mengatakan pemerintah telah coba mengatasi permasalahan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) melalui pembangunan infrastruktur oleh Bakti. Hadirnya layanan satelit seperti Starlink bisa menjadi komplementari untuk mengatasi kesenjangan koneksi internet yang terjadi di Tanah Air.
“Yang penting masyarakat bisa menikmati,” tegas Ismail.
Pria berkacamata ini memahami keresahan yang dirasakan pihak operator lebih ke persoalan persaingan, namun perlu tetap menjunjung prinsip keadilan. Karena itu Starlink musti mengikuti ketentuan regulasi di Indonesia, salah satunya membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.
“Starlink sudah membayar di muka puluhan miliaran rupiah sebelum izin stasiun radio (ISR) didapat,” ungkap Ismail.
Dirjen SDPPI Kominfo menambahkan kehadiran teknologi baru kerap memicu suatu turbulensi. Ada plus minus, serta merasa dirugikan dan diuntungkan.
Namun nantinya akan timbul keseimbangan baru. Ini persis ketika perangkat seluler hadir, banyak yang protes karena akan mematikan telepon rumah.
“Memang wajar terjadi perdebatan kiri kanan. Tapi tugas dari pemerintah itu melakukan harmonisasi dari berbagai macam peluang dan teknologi yang bermanfaat itu agar masyarakat secara keseluruhan menikmati hasilnya yang terbaik,” pungkas Ismail.
Simak Video “Kominfo Utamakan Starlink Jangkau Daerah 3T“
[Gambas:Video 20detik]
(afr/fay)
