Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap posisi keuangan pemerintah dalam neraca per 31 Desember 2023. Dalam laporan tersebut aset negara tercatat mencapai Rp 13.072,8 triliun.
Selain itu juga ada kewajiban Rp 9.536,7 triliun, dan posisi ekuitas negara Rp 3.536,1 triliun. Sri Mulyani menyebut, kenaikan ekuitas 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan yang diterapkan.
“Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas,” kata dia dalam rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Kemudian dikemukakan juga laporan realisasi APBN TA 2023 yang terdiri dari realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.783,9 triliun atau 105,56% dari target. Pertumbuhan pendapatan negara itu 5,62% dari 2022.
Penerimaan perpajakan Rp 2.154,2 triliun atau 101,69% target, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 612,5 triliun atau terealisasi 118,75% target dan penerimaan hibah Rp 17,2 triliun.
Lebih lanjut, Realisasi Belanja Negara pada 2023 mencapai Rp 3.121,2 triliun atau 100,13 % dari pagu APBN tahun anggaran 2023.
Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.239,8 triliun serta Transfer ke Daerah Rp 881,4 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut disebut Rp 24,9 triliun atau 0,81% dibandingkan dengan 2022.
Lihat juga Video ‘Jokowi: Kita Terlalu Banyak Membiarkan Aset-aset Negara Nganggur!’:
[Gambas:Video 20detik]
(ada/ara)
