Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal isu pembangunan daerah belum optimal. Ia menilai tak optimalnya pembangunan di daerah membuat rakyat merasa kecewa.
Bendahara Negara menekankan perlunya transparansi terhadap anggaran daerah yang harus dikawal bersama-sama. Sikap kritis masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
“Kalau kita masih merasa kecewa, kok ini belum tersentuh pembangunan, ayo kita lihat tuh, kalau Anda ada di daerah, lihat kenapa pemerintah daerah saya belum bangun, yuk kita buka sama-sama, yuk. APBD-nya dapat berapa, dapat transfer berapa, desa saya kok belum bangun padahal kita udah kasih dana desa, ayo kita lihat yuk,” ujarnya di Instagram @smindrawati, Sabtu (4/1/2025).
Dengan cara itu maka pembangunan negara bisa dijalankan bersama-sama. Meski ada potensi perbedaan pendapat, Sri Mulyani menilai hal itu lumrah sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Perbedaan pendapat itu lumrah aja sih, ngeritik juga sangat lumrah, wong itu namanya negara terbuka demokrasi. Tapi ayo kita benerin sama-sama yuk, pakai instrumen APBN wong ini, instrumen #UangKita, uang kita semuanya, masyarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, ia menggarisbawahi pentingnya peran APBN menjaga Indonesia tetap aman. Mulai dari pelayanan publik hingga penegakan hukum, semuanya ikut tersebut peran APBN.
“Terus Anda di jalan raya, Anda bisa jalan dengan tenang, itu karena Indonesia aman, itu nggak datang dengan sendirinya, itu adalah semuanya karena dibantu dan didukung oleh APBN,” sebutnya.
“Entah itu aparat penegak hukum, keamanan, pemerintah daerah, pelayanan publik. Kalau masyarakat mungkin masih kecewa, ini belum sesuai dengan harapan, ayo kita benerin sama-sama, ini negara kita sendiri ya, kalau kita asal tujuannya baik,” tutup Sri Mulyani.
(ily/hns)
