Jakarta –
Imbas pemangkasan anggaran dari pemerintah, hotel-hotel dan restoran di Kabupaten Garut mulai khawatir karena dampaknya sudah mulai dirasakan.
Dilansir dari detikJabar (23/2/2025) Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut, Deden Rohim, menyebut saat ini dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat sudah mulai terasa di Garut.
Dampaknya jelas ada bagi kami para pelaku usaha hotel dan restoran,” kata Deden.
Salah satu bentuk konkritnya, kata Deden, adalah pembatalan reservasi hotel oleh sejumlah pihak dari pemerintah, yang menyebabkan beberapa hotel di Kabupaten Garut merugi.
“Laporan sementara yang kami terima, saat ini ada 13 cancel reservasi di 4 hotel di Garut dari instansi pemerintah,” katanya.
Ketigabelas instansi pemerintah yang membatalkan booking reservasi hotel ini beragam. Mulai dari instansi setingkat kementerian, lembaga di pemerintahan provinsi, hingga dinas di kabupaten.
Olahraga Wisata Diharap Bisa Jadi Penolong
Deden mengaku, dirinya dan para pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut kini harap-harap cemas mengkhawatirkan dampak lebih besar dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Terlebih, saat ini ada lebih dari 7 ribu warga Garut, yang bertumpu menggantungkan nasibnya di sektor ini. Menurut Deden, ada banyak langkah yang bisa menyelamatkan pelaku usaha hotel dan restoran.
Salah satunya, adalah dengan cara menggelorakan olahraga wisata, atau sport tourism di Kabupaten Garut. Menurut Deden, kondisi Garut sangat mendukung untuk digelorakannya sport tourism.
“Garut ini punya wisata yang luar biasa. Semuanya ada. Tinggal bagaimana caranya, mendatangkan wisatawan ke Garut. Sport tourism menjadi salah satu cara yang menurut kami bisa dilakukan,” kata Deden.
Untuk bisa merealisasikannya, kata Deden, harus ada kebijakan yang mendukung dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dengan hadirnya banyak sport tourism di Garut, diharapkan sektor usaha hotel dan restoran tak melulu lagi bertumpu pada kegiatan seremonial pemerintahan.
“Ini butuh political will dan kolaborasi dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Tentu dengan tujuan untuk menghidupkan ekonomi lokal,” pungkas Deden.
—–
Artikel ini telah tayang di detikJabar.
(upd/upd)
