Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan kepada masyarakat di Indonesia, untuk tidak salah memandang hacker yang kerap kali menjadi biang kerok kebocoran data. Ia mengingatkan, seharusnya orang-orang menyalahkan hacker.
“Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ke media, bahwa hacker itu bukan pahlawan. Kalau ada kebocoran data, jangan dimaki-maki (pemerintah). Harusnya (hacker) yang melakukannya dong,” kata Budi kepada awak media, usai acara grand launching JST1 Pusat Data Tier IV, di Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Budi bingung, sebenarnya apa motif hacker tiap kali melakukan serangan. Apalagi menurutnya bila penyerangan dilakukan terhadap fasilitas umum.
“Ya mitigasi harus diperkuat cyber security kita,” ujar Budi
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada 2024, kebocoran kerap kali terulang di Indonesia. Apalagi tak hanya data pribadi masyarakat yang menjadi incarannya, tapi hacker juga menargetkan instansi pemerintah.
Kebocoran yang baru-baru ini terjadi menimpa data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan informasi terbaru, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedang menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.
“Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami. Kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” tutur Himawan (23/9).
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan mengenai isu kebocoran data pribadi dan NPWP punya warga, termasuk disebutnya juga milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkeu Sri Mulyani. Hadi menyampaikan hasil koordinasinya dengan BSSN menemukan bahwa sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli.
Hadi menjelaskan data NPWP tidak dalam cakupan di PDNS (Pusat Data Nasional Sementara). Dia menduga data-data itu diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.
“Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenant di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini kerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujar Hadi.
(hps/fay)
